Dalam pembukaan Muktamar PP Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Presiden juga menjelaskan bahwa negara akan mendapatkan banyak penerimaan dan manfaat nyata dari hilirisasi industri.
Dijelaskan Presiden, bahan nikel misalnya, nilai perdagangannya mengalami peningkatan dari Rp17 triliun menjadi Rp450 triliun setelah kebijakan larangan ekspor mentah diberlakukan oleh pemerintah.
“Dari Rp17 triliun menjadi Rp450 triliun itu, negara akan mendapatkan berlipat-lipat dari pajak perusahaan, dari pajak karyawan, dari royalti, dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dari bea ekspor, dari royalti,” ujar Presiden, (22/2/2023).
“Dari sinilah negara mendapatkan penerimaan, mendapatkan pendapatan, dan ditransfer lagi ke daerah, ditransfer untuk dana desa, ditransfer untuk bantuan sosial, dapatnya dari situ,” lanjutnya.
Baca Juga: Ini Cara Tepat Memilih Asuransi Jiwa
Presiden pun menegaskan bahwa Indonesia bukan negara tertutup meski telah mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah.
Indonesia terbuka dan mempersilakan negara-negara lain untuk berinvestasi serta membangun industri pengolahan pertambangan di dalam negeri.
“Kamu boleh bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia, kamu boleh bekerja sama dengan BUMN Indonesia, kamu juga boleh mendirikan sendiri di Indonesia juga tidak apa-apa, tetapi industrimu, pabrikmu ada di Indonesia bukan ada di Eropa,” ungkap Jokowi tegas
“Karena dari situlah kita akan mendapatkan sebuah manfaat yang sangat besar. Kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat kita,” ungkap Jokowi.
Baca Juga: Pj Gubernur Heru Budi Hartono Lantik Joko Agus Setyono Sebagai Sekda DKI
