Capres Ganjar Pranowo dalam beberapa kesempatan mengungkapkan jika dirinya terpilih sebagai presiden maka akan membentuk kabinet yang efektif dengan mengacu pada konsep Zaken Kabinet.
Konsep Zaken Kabinet merupakan kabinet yang menitikberatkan pada keahlian individu dari setiap menteri yang memperkuat struktur kabinet. Mereka dipilih berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya.
Ganjar Pranowo dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, (23/11/2023), juga menjelaskan rencana komposisi kabinetnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar mengungkapkan prioritas utamanya adalah keahlian dan kapabilitas seseorang untuk menduduki posisi kementerian.
Dikutip Sindonews, penggunaan konsep Zaken Kabinet sempat menjadi sorotan, terutama setelah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan pembentukan kabinet semacam itu kepada Presiden Jokowi pada periode 2019-2024.
Konsep Zaken Kabinet sendiri pertama kali muncul pada 1955 sebagai respons terhadap ketidakstabilan politik pascapemilu, di mana kabinet-kabinet bergantung pada koalisi yang melibatkan berbagai partai.
Zaken Kabinet dikenal sebagai kabinet ekstraparlementer yang dibentuk berdasarkan keahlian, bukan representasi dari partai politik tertentu.
Konsep Zaken Kabinet ini pernah diterapkan di Indonesia, sayangnya konsep tersebut belum sepenuhnya bisa berjalan lantaran kondisi politik yang belum stabil.
Adapun Zaken Kabinet yang pernah ada di Indonesia yaitu:
1. Kabinet Djuanda (9 April 1957-10 Juli 1959)
Soekarno membentuk Kabinet Djuanda dengan Djuanda Kartawidjaja sebagai ketua. Meskipun tidak mendapatkan dukungan penuh dari anggota parlemen, kabinet ini mendapat dukungan dari partai besar. Namun, akibat pertentangan dengan beberapa partai, Kabinet Djuanda akhirnya dibubarkan pada 10 Juli 1959.
2. Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)
Setelah kegagalan Kabinet Djuanda, Soekarno menunjuk Mohammad Natsir sebagai formatur kabinet dan Perdana Menteri. Kabinet ini dihadapkan pada banyak pemberontakan, dan akibatnya, Natsir mundur pada 21 Maret 1951.
3. Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953).
Soekarno menunjuk Wilopo sebagai formatur kabinet. Kabinet ini terhenti karena gerakan separatisme yang mengganggu stabilitas pemerintahan, khususnya terkait permasalahan tanah perkebunan di Sumatra Utara. Akhirnya, Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Soekarno pada 2 Juni 1953.
