Dalam acara Kick Kontroversi yang ditayangkan Metro TV, (28/10/2023) malam, Ganjar Pranowo menjawab soal kekhawatiran berbagai pihak jika Ganjar-Mahfud menang dalam Pilpres 2024 akan membentuk kabinet kerja yang sudah diatur komposisinya.
Menjawab hal tersebut, Ganjar menjelaskan, “Ada dua hal, setidaknya saya pernah mendapatkan amanah untuk menjadi gubernur dua periode. Kontraknya adalah kamu melayani masyarakat, pemerintahanmu harus bersih, dan harus melayani. Jaga NKRI, jaga Pancasila. Itu kontrak wajib buat kami.”
“Yang kedua, dalam penentuan kabinet, kita bicara satu kalimat, kabinet harus dibentuk dalam zaken kabinet, kabinet ahli,” tegas Ganjar.
“Siapa kemudian? Kami harus menghormati seluruh partai pengusung yang masing-masing punya kader atau punya rekomendasi,” katanya.
“Maka dimunculkanlah diskusi bahwa nanti dalam penentuannya kita akan bicara bersama. Itu etik politik buat kami. Jadi tidak ada yang terlalu dirisaukan,” jelas Ganjar.
Ganjar menambahkan, “Kalau kemudian dari itu mungkin ada orang kecewa, saya kira hampir seluruh praktik politik yang ada hari ini pasti semua menentukan dan ikut berkontribusi. Seperti yang ada dalam formatur kabinet hari ini, toh itu juga merepresentasikan A, B, C, D, E itu sesuatu yang biasa saja.”
“Kontrak politik itu ada atau tidak ada sebenarnya?” tanya Andi F. Noya, host Kick Kontroversi.
“Kontraknya itu melayani masyarakat, menjaga NKRI, dan itu yang selalu diberikan kepada kader-kader yang menjabat sebagai pimpinan,” jelas Ganjar.
Banyak yang meragukan Ganjar tidak akan seberani Jokowi dalam mengambil keputusan yang dianggap bertentangan dengan kebijakan partai. Ganjar dianggap sebagai petugas partai yang hanya menjalankan perintah partai.
“Saya kader partai, lahir dari partai, digembleng di partai, mendapatkan penugasan di partai, melayani masyarakat dari partai. Ada satu loyalitas dalam sebuah organisasi yang harus kita taati,” papar Ganjar.
“Artinya kalau ada keputusan atau kebijakan partai yang tidak sesuai dengan prinsip Anda atau hati Anda akan tetap Anda jalankan?” tanya Andi.
“Sebelum diputuskan kami selalu bicara. Kami punya pengalaman 10 tahun, ketika berbeda kami bicara. Ketika itu keras saya ambil keputusan. Dan itu berjalan baik-baik saja,” jelas Ganjar.
“Jadi artinya ketika perbedaan keputusan yang menjadi prinsip-prinsip yang ada di partai, ideologi partai, dan mesti dilaksanakan kita tinggal bicara,” sambungnya.
“Karena saya lahir disini maka kemungkinan besar friksinya akan kecil karena saya paham betul partai ini, kemana kita akan melangkah,” jelas Ganjar.
Kalau toh ternyata tetap berbeda antara kebijakan Ganjar dengan kebijakan partai, apakah Ganjar berani berbeda dengan partai?
“Kalau itu ideologis, kami akan diskusi. Kalau itu berpihak kepada rakyat, kami akan berdiskusi. Hampir selama 10 tahun kami menyelesaikan persoalan itu partai tidak pernah komplain. Karena partai saya mengerti apa yang saya kerjakan,” ungkap Ganjar.
“Jadi kami tidak bisa memutuskan hanya sekedar kehendak saya dan maunya saya sendiri. Maka harusnya ada maunya nilai bernegara, dan ada maunya rakyat,” kata Ganjar.
