Indonesia yang termasuk wilayah the ring of fire tentunya memiliki risiko bencana yang cukup besar. Apalagi perubahan iklim yang cukup ekstrem berpotensi menimbulkan bencana lainnya.
Terkait dengan hal itu Presiden Jokowi menilai pemerintah daerah dan BPBD seharusnya sudah dapat menghitung jumlah anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi geografis dan sebaran potensi bencana di daerahnya.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi usai meresmikan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023 yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis, (2/3/2023).
“Daerah-daerah yang memiliki kemungkinan-kemungkinan besar terjadi bencana itu memang harus menganggarkan, harus,” ujar Presiden di hadapan awak media.
Baca Juga: Ini Jawaban Jokowi Soal Keuntungan Negara Jika Melakukan Hilirisasi Industri
Presiden mengharapkan pemerintah daerah dan BPBD dapat menghitung jumlah anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi geografis dan sebaran potensi bencana di daerahnya.
“Misalnya berapa? Saya kira daerah bisa mengkalkulasi sendiri, misalnya daerah yang sering terjadi erupsi gunung berapi jelas daerah mana, jelas, kalau enggak ada gunung berapi berarti enggak besar,” tandasnya.
Jokowi juga menyampaikan bahwa pemda harus memiliki rencana pembangunan yang secara jelas memuat risiko bencana dengan mengatur lokasi-lokasi yang rawan untuk didirikan bangunan.
“Daerah itu harus memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunannya, dalam rencana investasinya.”
“Ada perencanaannya, sehingga jelas di mana tempat yang boleh dibangun, di mana tempat yang tidak boleh dibangun,” ujar Jokowi.
Selain itu, juga harus diikuti dengan ketegasan dalam pelaksanaannya di lapangan. Jokowi menilai hingga saat ini masih terjadi pembangunan di area yang secara jelas merupakan daerah rawan bencana.
Baca Juga: Aplikasi PeduliLindungi Resmi Bertransformasi Menjadi SatuSehat Mobile
