Pemilu 2024 yang tinggal 45 hari lagi membuat Presiden Jokowi menekankan kepada seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memantapkan kesiapannya.
KPU harus siap melaksanakan Pemilu 2024 yang dinilai lebih kompleks agar tetap berjalan jujur dan adil.
“Memang pemilu tahun 2024 ini sangat kompleks—ini pemilu serentak, Pilpres, DPR, DPD, di provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Jokowi pada Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024, di Istora Senayan, Jakarta, (30/12/2023).
Kompleksitas Pemilu 2024 terlihat dari jumlah peserta yang lebih dari 204 juta pemilih yang tersebar di 38 provinsi. Selain itu, juga melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh.
Baca juga: Catat, Ini Ciri Pemilu yang Demokratis…
“Kita harus pastikan tata kelolanya baik, kesiapan petugas juga harus baik, ketersediaan logistik juga harus baik, distribusi logistiknya juga harus baik, dan kesiapan sistem dan teknologinya juga harus baik,” ungkap Jokowi.
“Jangan sampai ada yang tercecer satupun, semuanya harus baik. Dan tidak boleh ada yang salah termasuk aspek teknisnya,” tegasnya.
“Hal-hal yang kecil harus kita perhatikan secara detail sebab keteledoran teknis bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik, bisa merembet kemana-mana yang dapat mengganggu kondusivitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi Pemilu kita,” lanjutnya.
Jokowi juga mengingatkan agar penggunaan sistem informasi dan perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik. Hal tersebut dinilai penting agar pelaksanaan pemilu terhindar dari peretasan.
Jokowi mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 agar dapat berjalan dengan baik.
Baca juga: Presiden Jokowi Kembali Tegaskan Aparat Harus Netral pada Pemilu 2024
Jokowi juga menekankan selain mendukung pelaksanaan pemilu, jajaran ASN, TNI, dan Polri tetap harus menjaga netralitasnya.
“Aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu. Misalnya bantuan (dalam) pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah-wilayah terluar yang tidak bisa dilakukan oleh kita, bisa dibantu oleh aparat negara, baik TNI maupun Polri,” tambah Jokowi.
Mengenai hak pilih setiap warga negara, Kepala Negara meminta agar KPU dapat memastikan hal tersebut tetap terjaga, serta melayani para pemilih tanpa dikriminasi. KPU diharapkan dapat mengedukasi para pemilih sehingga cerdas dalam menentukan pilihan.
“Jangan percayai yang namanya hoaks, apalagi yang bisa menyulut konflik dan perpecahan. Pendidikan politik harus dilakukan secara masif tidak saja mengedukasi tentang tahapan pemilu tetapi juga mengajak masyarakat menjadi pemilih-pemilih yang cerdas,” tandasnya.
Baca juga: Tahapan Pemilu 2024 Semakin Krusial, Bawaslu Tegaskan Jaga Pemilu Jurdil
