Kapolres Rembang Siap Laksanakan Arahan Kapolda

Rembang, Kabari.co.id — Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) terus memperkuat komitmen pelayanan kepolisian yang cepat, humanis, dan berintegritas guna mewujudkan konsep Polisi Bersama Masyarakat (PBM). Komitmen tersebut ditekankan secara langsung oleh Kapolda Jateng Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan saat melakukan kunjungan kerja di Mako Polres Rembang, Selasa (17/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda didampingi sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Jateng meninjau langsung fasilitas pelayanan publik, mulai dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Posko PBM, pengecekan kesiapan peralatan penanganan Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), hingga inovasi pembuatan laporan polisi secara mobile.

Bacaan Lainnya

Di ruang Posko PBM Mapolres Rembang, Kapolda memberikan arahan strategis kepada Kapolres Rembang AKBP Muhammad Solikhin Fery beserta jajaran pejabat utama dan kapolsek agar terus meningkatkan kualitas pelayanan, mengingat polsek merupakan garda terdepan yang berhadapan langsung dengan warga.

“Polisi Bersama Masyarakat jangan berhenti pada slogan, tetapi harus diwujudkan dalam kecepatan kita merespons kebutuhan masyarakat, memberikan perlindungan terutama kepada kelompok rentan, serta melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel,” tegas Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan.

Penekanan Integritas dan Larangan Pungutan Liar

Kapolda juga mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga integritas tinggi dan tidak menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Anggota secara tegas dilarang meminta maupun menerima segala bentuk imbalan dalam menangani perkara di lapangan.

Menanggapi arahan tersebut, Kapolres Rembang AKBP Muhammad Solikhin Fery menyatakan kesiapan jajarannya untuk langsung menindaklanjuti instruksi Kapolda, khususnya dalam mengoptimalkan peran SPKT dan mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.

“Kami siap menindaklanjuti arahan Bapak Kapolda dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian, khususnya melalui optimalisasi SPKT dan percepatan respons terhadap setiap laporan masyarakat,” ungkap AKBP Muhammad Solikhin Fery.

Landasan Hukum dan Pelayanan Kepolisian

Tugas dan kewajiban kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan prima kepada masyarakat diatur dalam ketentuan hukum:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 13 dan 14: Menegaskan tugas pokok kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan akuntabilitas.

(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *