Karanganyar, Kabari.co.id — Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terus digencarkan oleh jajaran Polres Karanganyar. Melalui kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat (Ops Pekat), personel Polsek Kebakkramat menyasar peredaran minuman keras (miras) ilegal di wilayah Kecamatan Kebakkramat, Senin (16/11/2026) malam.
Dalam operasi yang dipimpin langsung oleh aparat kepolisian sekitar pukul 21.00 WIB tersebut, petugas mendatangi sebuah rumah milik warga berinisial S di Dukuh Sembungan, Desa Malanggaten, Kecamatan Kebakkramat.
Dari lokasi penggeledahan, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa tiga botol minuman keras tradisional jenis ciu, yang terdiri dari dua botol berukuran 1.500 mililiter dan satu botol berukuran 600 mililiter. Seluruh barang bukti langsung disita dan diamankan ke Mapolsek untuk proses hukum lebih lanjut.
Komitmen Kepolisian Tekan Penyakit Masyarakat
Operasi ini melibatkan unsur kepolisian setempat, di antaranya KSPK 1 Aipda Sukismadi, Bhabinkamtibmas Desa Malanggaten Aiptu Agus Darmawan, serta Brigadir Angga Adi Sanjaya.
Kapolsek Kebakkramat, IPTU Marindra Prasetya, S.H., M.H., menegaskan bahwa Operasi Pekat merupakan langkah konsisten kepolisian dalam meminimalisir segala bentuk potensi gangguan keamanan yang bersumber dari penyakit masyarakat.
“Operasi ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Kami akan terus melakukan upaya pencegahan maupun penindakan terhadap berbagai bentuk penyakit masyarakat, termasuk peredaran minuman keras yang dapat memicu gangguan keamanan,” ungkap IPTU Marindra.
Pihaknya juga mengimbau serta mengajak masyarakat untuk senantiasa berperan aktif membantu aparat penegak hukum dengan memberikan informasi apabila mendapati adanya aktivitas mencurigakan atau peredaran miras di lingkungan sekitar demi terciptanya rasa aman dan nyaman.
Landasan Hukum dan Regulasi Terkait
Penindakan terhadap peredaran minuman keras ilegal serta penanggulangan penyakit masyarakat didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah yang berlaku:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:
Pasal 13 dan 14: Menegaskan kewajiban kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman.
Ketentuan Hukum Tindak Pidana Ringan (Tipiring) / Peraturan Daerah Terkait Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol:
Mengatur larangan dan sanksi hukum terhadap penyimpanan, pengedaran, serta penjualan minuman keras tanpa izin resmi yang berpotensi memicu tindak kriminalitas.
(Red)






