Polresta Tangerang Pulangkan Dua Warga Usai Asesmen

Tangerang, Kabari.co.id — Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Tangerang memulangkan dua warga berinisial MI dan AK yang sebelumnya diamankan di wilayah Desa Ranca Kelapa, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Keduanya dikembalikan kepada pihak keluarga setelah menjalani pemeriksaan intensif serta asesmen medis karena tidak ditemukannya barang bukti tindak pidana.

Katimsus 3 Satresnarkoba Polresta Tangerang, Ipda Dani Yuniadi, menjelaskan bahwa penangkapan bermula pada Senin (9/11/2026) setelah petugas menerima informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi obat keras.

Bacaan Lainnya

Dalam pemeriksaan awal, keduanya mengaku mengonsumsi obat jenis Hexymer untuk kepentingan diri sendiri. Petugas kemudian membawa keduanya ke Mapolresta Tangerang untuk pemeriksaan lanjutan. Dari hasil penyidikan mendalam, penyidik tidak menemukan bukti keterlibatan keduanya dalam jaringan jual beli atau peredaran gelap obat keras.

“Setiap penanganan perkara dilakukan berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan. Perlu dibedakan antara orang yang diduga terlibat peredaran dengan mereka yang murni mengonsumsi untuk diri sendiri,” ujar Dani, Senin (16/11/2026).

Asesmen Medis dan Pemulangan ke Keluarga

Sebagai tindak lanjut penanganan yang profesional dan proporsional, kedua warga tersebut menjalani asesmen medis. Berdasarkan rekomendasi medis, keduanya dipulangkan kepada keluarga dengan anjuran untuk melakukan kontrol kesehatan lanjutan kepada dokter serta mempertimbangkan rehabilitasi medis jika diperlukan.

Dani menegaskan, penentuan langkah hukum wajib berlandaskan fakta serta kecukupan alat bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Meski demikian, kepolisian memastikan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat keras ilegal tetap berjalan secara tegas dan terukur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Landasan Hukum dan Penegakan Keadilan Restoratif

Penanganan perkara penyalahgunaan zat atau obat-obatan berdasarkan asesmen medis dan asas pembuktian diatur dalam koridor hukum berikut:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika & Ketentuan Kesehatan Terkait:

Mengatur mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap, sekaligus memberikan ruang rehabilitasi medis bagi korban penyalahgunaan atau pemakai untuk kepentingan diri sendiri berdasarkan asesmen terpadu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 13 dan 14: Menegaskan tugas pokok kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dan keadilan substantif.

(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *