Surakarta, Kabari.co.id— Kapolresta Surakarta AKBP Condro Sasongko turun langsung memberikan pengamanan sekaligus ruang dialog dalam aksi damai yang digelar oleh Gabungan Peternak Rakyat Solo Raya di kawasan Bundaran Gladak, Kota Surakarta, Rabu (18/11/2026).
Di tengah jalannya aksi, AKBP Condro hadir tanpa sekat dengan membaur langsung bersama para demonstran. Ia mendengarkan secara seksama berbagai keluhan serta menampung aspirasi peserta terkait tingginya beban biaya produksi, khususnya persoalan harga pakan ternak.
Wakil Ketua Umum Bidang Broiler DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR) Indonesia sekaligus tokoh peternak unggas, Parjuni, mengungkapkan bahwa aksi ini dilatarbelakangi oleh desakan agar pemerintah segera menurunkan harga jagung yang kini melonjak hingga mencapai Rp8.000 per kilogram di tingkat peternak.
Menurutnya, tingginya harga pakan tidak sebanding dengan harga jual ayam dan telur di pasaran yang saat ini berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp21.000, sehingga membuat para peternak mengalami kesulitan margin keuntungan.
Pendekatan Humanis dan Imbauan Ketertiban
Menanggapi aspirasi tersebut, AKBP Condro Sasongko mengapresiasi para peternak yang menyampaikan tuntutannya secara damai. Ia mengimbau seluruh peserta aksi agar terus mengedepankan dialog terbuka serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Surakarta.
“Penyampaian aspirasi adalah hak masyarakat yang harus dihormati. Kami hadir untuk memastikan keamanan sekaligus mendengarkan langsung apa yang menjadi keresahan para peternak,” ujar AKBP Condro.
Pendekatan persuasif dan humanis tersebut mendapat sambutan positif dari peserta aksi. Aksi damai yang diwarnai dengan aksi simbolik pembagian ayam dan telur kepada masyarakat ini akhirnya berjalan lancar, aman, serta terkendali.
Landasan Hukum dan Ruang Demokrasi
Penyampaian pendapat di muka umum serta perlindungan kesejahteraan sektor ekonomi kerakyatan diatur dalam ketentuan hukum berikut:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum:
Menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, dengan tetap mengindahkan ketertiban umum.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan:
Mengatur peran negara dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, serta kestabilan harga pangan, termasuk komoditas peternakan demi kesejahteraan produsen dan konsumen.
Catatan Redaksi: Berita ini disarikan dari liputan langsung di lapangan. Redaksi Investigasi Indonesia senantiasa mendukung tegaknya hak demokrasi warga serta penyelesaian solutif atas dinamika ekonomi yang dihadapi oleh para pelaku usaha kerakyatan.
(Red)

