Home Nasional Revisi UU MD3 Masuk Daftar Prolegnas Prioritas 2024

Revisi UU MD3 Masuk Daftar Prolegnas Prioritas 2024

81
0
Rapat Paripurna: 8 Fraksi Setujui RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus dalam Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi usul inisiatif DPR. dalam rapat paripurna, Selasa (5/12/2023).

Revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) rupanya sudah masuk di program legislasi nasional (Prolegnas) 2020-2024. Dalam situs resmi DPR, usulan revisi tersebut masuk pada hari ini, 2 April 2024.

Dalam situs resmi DPR, revisiUU MD3 masuk Prolegnas 2020-2024 nomor 15. Revisi tersebut diketahui kembali berembus dalam kaitannya perebutan kursiKetua DPR antara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Fraksi Partai Golkar.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Abdul Wahid menanggapi singkat soal masuknyarevisi UU MD3 dalam Prolegnas 2020-2024. Ia mengaku tak tahu ihwal masuknya revisi UU MD3 dalam situs resmi DPR tersebut.

“Saya belum cek,” singkat Abdul saat dikonfirmasi, Selasa (2/4/2024).

Ditambahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar, ia mengatakan bahwa revisi Undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

Hal itu disampaikan Indra usai ditanya mengapa revisi UU MD3 hilang dalam daftar Prolegnas 2020-2024, Selasa (2/4/2024) malam di situs DPR. Padahal, pada sore harinya masih ada dalam daftar tersebut.

“(Revisi UU MD3) Dalam Prolegnas Prioritas 2024 tercantum UU MD3 urutan nomor 15,” kata Indra, Rabu (3/4/2024).

Bersamaan dengan informasi itu, Indra juga mengirimkan surat keputusan (SK) berisikan daftar RUU Prolegnas yang bakal dibahas DPR.

Berdasarkan SK, surat itu ditandatangani oleh Ketua DPR Puan Maharani pada 3 Oktober 2023.

Kemudian, revisi UU MD3 terlihat ada di urutan nomor 15 dalam SK tersebut. Dalam surat itu dituliskan bahwa naskah akademik dan RUU disiapkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Setidaknya terdapat 47 RUU yang masuk daftar Prolegnas dalam SK itu. Ada yang merupakan usulan DPR, ada pula yang merupakan usulan Pemerintah dan DPD RI.

Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek membenarkan adanya revisi UU MD3 masuk daftar Prolegnas.

Namun, dia menepis jika revisi UU tersebut menjadi daftar program prioritas. “Itu kan (RUU MD3) Prolegnas jangka menengah. Bukan Prolegnas Prioritas,” kata Awiek.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini lantas mengatakan pembahasan revisi UU MD3 bergantung pada dinamika partai politik ke depan.

“Sampai sekarang belum ada (dinamika politik revisi UU MD3), itu juga revisi UU MD3 itu tidak masuk program prioritas,” ujar Awiek.

Sebagai informasi, masuknya revisi UU MD3 dalam Prolegnas itu bersamaan dengan wacana perubahan mekanisme pemilihan ketua DPR.

Setidaknya ada dua partai politik di parlemen yang memperebutkan kursi Ketua DPR, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golkar.

Sebagaimana diketahui, dua partai politik tersebut menduduki peringkat satu dan dua hasil penghitungan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 berjenjang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Golkar menempel PDI-P dengan perolehan 23.208.654 suara dan persentase 15,28 persen. Peringkat pertama, yakni PDI-P memperoleh 25.387.279 suara dengan persentase 16,72 persen.

Adapun berdasarkan UU MD3 saat ini, posisi ketua DPR diberikan kepada partai pemenang Pemilu.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here