Home Hukum Ubah Syarat Jadi Jaksa Agung, MK: Bukan Pengurus Partai Politik

Ubah Syarat Jadi Jaksa Agung, MK: Bukan Pengurus Partai Politik

22
0
Hakim Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diajukan oleh Pemohon Jovi Andrea Bachtiar.

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan, pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

“Mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” tutur Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Suhartoyo menguraikan, Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai:

“Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung”.

Adapun perkara tersebut teregistrasi pada Rabu, 3 Januari 2024 dengan nomor 6/PUU-XXII/2024 dengan substansi yang dimohonkan untuk diuji materil adalah Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan.

Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pengurus partai politik (parpol) untuk menjadi Jaksa Agung. Dalam putusannya, MK mengubah ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

MK menambahkan syarat bukan pengurus parpol untuk bisa diangkat menjadi Jaksa Agung. “Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung,” kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024. 

Melansir laman Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan pengurus partai politik berpotensi memiliki konflik kepentingan saat diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus dari afiliasi dengan partai politik yang dinaunginya. Mereka dapat terus terikat pada kepentingan politik yang dapat mempengaruhi independensi  dalam menjalankan tugas sebagai Jaksa Agung.

Selain itu, seorang pengurus partai politik cenderung memiliki keterikatan yang kuat terhadap partainya. Hal ini disebabkan karena pengurus dapat memilih untuk terlibat lebih dalam dengan agenda partainya.

Sebaliknya, berbeda dari pengurus partai, anggota partai politik memiliki fleksibilitas yang lebih besar. Sebab bagi anggota partai, partai hanya menjadi “kendaraan” untuk mencapai tujuan politik mereka.

Bagi calon Jaksa Agung yang sebelumnya merupakan anggota partai politik cukup melakukan pengunduran diri sejak diangkat menjadi Jaksa Agung. “Adapun jangka waktu lima tahun telah keluar dari kepengurusan partai politik sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung adalah waktu yang dipandang cukup untuk memutuskan berbagai kepentingan politik dan intervensi partai politik terhadap Jaksa Agung tersebut,” ujar hakim Saldi Isra.

Selain dilarang berasal dari pengurus partai politik, terdapat beberapa syarat menjadi Jaksa Agung sebagaimana Pasal 20 UU Kejaksaan meliputi:

– Warga Negara Indonesia (WNI)

– Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

– Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

– Berijazah paling rendah sarjana hukum

– Sehat jasmani dan rohani – Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here