Home Hukum TetapkanTersangka Baru Korupsi IUP PT Timah, Kejagung: Sudah 14 Tersangka

TetapkanTersangka Baru Korupsi IUP PT Timah, Kejagung: Sudah 14 Tersangka

25
0
Jaksa Agung RI ST Burhanudin

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan penyidikan kasus baru terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Timah Tbk, Selasa (17/10/2023).

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung mengumumkan kasus baru pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut dengan langsung melakukan penggeledahan serempak di tiga lokasi yang terpisah.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) KejagungKetut Sumedana menerangkan, dugaan korupsi di PT Timah sudah dalam penyidikan sejak Kamis (12/10/2023).

Namun, kasus ini baru diumumkan setelah tim penyidikan di Jampidsus, Selasa (17/10/2023) melanjutkan penyidikan dengan pencarian bukti-bukti melalui penggeledahan.

“Penggeledahan terkait dengan penyidikan PT Timah ini dilakukan di tiga lokasi,” kata Ketut, Selasa (17/10/2023).

Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru yakni ALW dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP)PT Timah tahun 2015-2022.

Dengan demikian, sudah ada 14 tersangka yang ditetapkan oleh Kejagung dalam kasus ini.

“Telah menaikkan status 1 orang saksi menjadi tersangka yakni ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah Tbk,” kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangannya, Jumat (8/3).

ALW selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk periode 2017-2018 menawarkan kepada para pemilik smelter untuk bekerja sama dengan membeli hasil penambangan ilegal melebihi harga standar yang ditetapkan PT Timah Tbk tanpa melalui kajian.

Tindakan tersebut dilakukan oleh ALW bersama tersangka MRPT yang merupakan Direktur Utama PT Timah Tbk dan tersangka EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk.

Meski telah berstatus tersangka, Ketut menyebut pihaknya tidak melakukan penahanan. Sebab, ALW saat ini telah ditahan dalam kasus yang lain.

“Tersangka ALW tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan sedang menjalani penahanan dalam penyidikan perkara lain yang tengah diproses oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung,” ucap Ketut.

Sebelumnya, Kejagung menyebut nilai kerugian ekologis dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp271 Triliun berdasarkan hasil perhitungan dari ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo.

Nilai kerusakan lingkungan terdiri dari tiga jenis yakni kerugian ekologis sebesar Rp183,7 triliun, ekonomi lingkungan sebesar Rp74,4 triliun dan terakhir biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp12,1 triliun.

Kendati demikian, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menegaskan nilai kerugian tersebut masih belum final. Saat ini penyidik masih menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat aksi korupsi itu.

“Itu tadi hasil penghitungan kerugian ekologis dan kerugian itu masih akan ditambah dengan kerugian negara yang sampai saat ini masih berproses. Berapa hasilnya, nanti masih kita tunggu,” jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here