Home Politik PKS DKI Dorong RUU DKJ Atur Pemilihan Wali Kota di Jakarta Melalui...

PKS DKI Dorong RUU DKJ Atur Pemilihan Wali Kota di Jakarta Melalui Pilkada

10
0
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin berharap adanya perhelatan Pilkada Jakarta.

Setelah Jakarta menanggalkan status ibukota negara sebaiknya warga bisa menyalurkan hak untuk memilih walikota secara langsung melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

DPR dan pemerintah tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk menyesuaikan pemindahan Ibu Kota Negara.

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, meskipun nantinya Jakarta memiliki kekhususan, namun hak rakyat untuk memilih kepala daerah tak boleh dirampas dan harus masuk dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).

Meski nantinya Jakarta memiliki kekhususan, namun hak rakyat untuk memilih kepala daerah tak boleh dirampas dan harus masuk dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). “Jadi saya berharap agar RUU yang sedang dibahas harus memasukkan klausul bahwa wali kota dipilih langsung oleh masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari F-PKS Khoirudin dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3/2024).

Dirinya berharap agar usulan tersebut masuk dalam RUU DKJ. Khoirudin mencontohkan Aceh dan Yogyakarta, dua wilayah yang berstatus khusus ini menyelenggarakan pilkada untuk memilih wali kota.

“Jangan ada diskriminasi dalam RUU. Artinya, rakyat berhak menentukan sendiri wali kotanya. Contoh saja Aceh dan Yogyakarta. Mereka juga memiliki kekhususan menyandang status daerah istimewa,” terangnya.

Khoirudin gembira usai jabatan gubernur dalam RUU DKJ diatur agar dipilih oleh warga. Hal serupa Khoirudin dorong untuk pemilihan wali kota.

“Tadinya juga gubernur dipilih oleh presiden, tapi setelah kita lakukan penolakan, maka hal tersebut dibatalkan. Nah yang ini wali kota juga akan kita dorong terus agar bisa dipilih langsung oleh warga,” ucapnya.

Mendagri Tito Karnavian sebelumnya menegaskan gubernur tetap dipilih oleh rakyat, bukan lewat penunjukan langsung oleh presiden dalam RUU DKJ.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat Baleg DPR RUU tentang Daerah Khusus Jakarta, Rabu (13/3/2023). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas.

“Pertama isu paling krusial yang kami kira menjadi polemik di publik tentang isu pemilihan gubernur dan wakil gubenur Daerah Khusus Jakarta. Sikap Pemerintah tegas tetap pada posisi dipilih (oleh rakyat) atau tidak berubah sesuai dengan yang dilaksanakan saat ini,” kata Tito dalam rapat.

Tito mengatakan jika gubernur DKI nantinya tak ditunjuk oleh presiden. Ia mengatakan sejak awal pemerintah konsisten terhadap hal itu.

“Bukan ditunjuk, sekali lagi. Karena dari awal draft kami pemerintah sikapnya dan draftnya isinya sama dipilih bukan ditunjuk,” ungkapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here