Home Nasional Diskusi Publik Pakar IT Bongkar Kecurangan dan Kejahatan Pemilu 2024

Diskusi Publik Pakar IT Bongkar Kecurangan dan Kejahatan Pemilu 2024

51
0
Diskusi publik pakar IT bongkar kecurangan Pemilu 2024. (Foto: Istimewa)

Pemilu 2024 yang digelar 14 Februari lalu masih menyisakan banyak pertanyaan terutama dalam proses penghitungan suara.

KPU sebagai pihak yang tanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu dinilai tidak terbuka dalam menjelaskan pertanyaan banyak pihak terkait kecurangan yang terjadi.

Ahli Rekayasa Perangkat Lunak & Manajemen Universitas Pasundan Dr. Leony Lidya penulis karya ilmiah berjudul “Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Politik 2024” menyebutkan banyak logika yang tidak benar dari pengaplikasian teknologi Sirekap.

Hal tersebut disampaikan Leony dalam diskusi publik bertajuk “Sirekap dan Kejahatan Pemilu 2024, Sebuah Konspirasi Politik” di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Dia menilai aplikasi Sirekap seharusnya meminimalisasi kesalahan atau mempercepat penghitungan suara. Namun faktanya, Sirekap justru bekerja seakan memang untuk memenangkan paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dia mencontohkan ketika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menginput dokumen, tetapi datanya ketika ditotal tidak relevan dengan hasil yang ditunjukkan Sirekap.

“Yang enggak logisnya adalah dari Sirekap, scan itu suaranya tidak sama, bahkan jauh terus angka setiap paslon. Itu bisa kalau ditotal, itu juga tidak terjadi namanya validasi,” kata Leony.

Sementara, pakar IT Hairul Anas Suaidi menilai KPU telah melakukan kejahatan setelah tidak lagi menampilkan data perolehan suara pilpres dalam bentuk grafik dan tabulasi pada aplikasi Sirekap. Hal ini dianggap menutupi informasi publik.

“Itu berarti dua hal. Pertama, tidak mengakui sendiri apa yang sudah mereka entri, hasil olah mereka. Yang kedua mereka menutupi data. Itu menurut saya kejahatan karena ini informasi publik,” ujar Anas.

Menurutnya, masyarakat sangat membutuhkan informasi perolehan data perolehan suara sementara para kontestasi Pemilu 2024.

Walaupun saat ini masih ada data C-1, namun KPU tetap dinilai menutup informasi. Sebab angka pada data itupun telah dihapus.

“Masa kita harus membaca satu-satu di 820 ribu lebih TPS dengan mata kita, gitu ya, terus menjumlah sendiri? Itu tidak mungkin,” ujar Anas.

Anas juga melakukan cek sampel dan hasilnya ternyata luar biasa. Menurutnya ada C-1 yang diubah, ada yang pindah lokasi, kemudian angkanya mengikuti TPS yang ditiru dan menguntungkan seseorang.

Anas juga telah mencari pola dan algoritmanya dan ditemukan sumber kesalahan bukan pada OCR.

Sistem OCR atau optical character recognition merupakan sistem yang berfungsi untuk memindai dari gambar atau foto dari kertas rekapitulasi suara menjadi teks yang nantinya dikonversi dalam bentuk hitungan suara berbasis elektronik.

Sehingga menurut Anas, sudah terjadi kejahatan digital di balik permaslahan di aplikasi Sirekap.

Sementara itu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut Sirekap merupakan alat dalam membenarkan konspirasi dan kejahatan Pemilu 2024.

“Pemilu 2024 merupakan perpaduan sempurna dari seluruh kecurangan dari pemilu 1971 dan pemilu 2009. Kecurangannya terjadi dari hulu ke hilir,” ujar Hasto.

“Bedanya hanya dari cara yang dipakai. Kalau dulu menggunakan instrumen kekerasan yang dilakukan oleh ABRI dan sumber daya yang tidak terbatas,” ungkapnya.

“Saat ini pun sama dilakukan oleh instrumen negara yang seharusnya netral dengan sumber-sumber dari negara,” jelasnya.

Menurut Hasto, Sirekap itu hanya menjadi salah satu instrumen yang dipergunakan untuk membangun sebuah persepsi baik melalui quick count yang ternyata bisa di intercept.

Dan yang kedua, melakukan rekapitulasi secara berjenjang yang ternyata itu KPU tidak ada metadatanya.

“Bagaimana suatu peristiwa yang sangat penting sebagai cermin dari kedaulatan rakyat itu ternyata metadata tidak ada,” ujarnya.

“Sehingga, berbagai upaya untuk menggunakan sirekap di dalam membenarkan terhadap apa yang menjadi konspirasi dan kejahatan pemilu yang dilakukan secara sengaja, demi memperpanjang kekuasaan, melalui abuse of power, dari Presiden Jokowi, itu betul-betul dilakukan,” tutur Hasto.

Hasto juga mengatakan, yang paling sedih adalah kehadiran seluruh kejahatan demokrasi orde baru. “Kejahatan pemilu kali ini, kejahatan demokrasi yang terjadi kali ini bukan persoalan kekuasaan tapi menyangkut persoalan masa depan,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here