Home Nasional Evaluasi Pemilu 2024 Ganjar Tunggu Keputusan KPU

Evaluasi Pemilu 2024 Ganjar Tunggu Keputusan KPU

49
0
Ganjar Pranowo saat memberikan hak suaranya di TPS. (Foto: X/Ganjar Pranowo)

Proses penghitungan suara Pemilu 2024 masih berlangsung. Meski hasil hitung cepat (quick count) menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran unggul telak namun Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud akan menunggu hasil resmi dari KPU.

Capres Ganjar Pranowo mengatakan, seluruh struktur TPN Ganjar-Mahfud sepakat menunggu keputusan hasil Pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sambil tim bekerja.

“Kita juga sepakat menunggu keputusan KPU sambil tim bekerja,” kata Ganjar. Dirinya menyoroti banyaknya kecurangan dalam Pemilu 2024 terutama pilpres.

Namun dirinya memilih untuk mengikuti semua proses yang ada. “Tapi prinsip kita tetap menunggu keputusan KPU. Apa pun keputusannya nanti kita akan ikuti, kita mengikuti semua proses,” ungkapnya.

Dalam rapat evaluasi yang dilakukan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ditemukan beberapa pelanggaran hingga kecurangan dalam proses pemungutan suara.

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, dalam rapat evaluasi tersebut, setiap ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud menyampaikan arahan, dan Ketua TPN Arsjad Rasjid juga melaporkan potret serta dinamika Pilpres 2024.

“Dari situ kemudian dikerucutkan dalam beberapa hal. Pertama, bahwa Pilpres tidak ditentukan oleh hasil quick count, tetapi melalui suatu proses rekapitulasi secara berjenjang itu dari TPS bertingkat ke atas,” kata Hasto dikutip dari Sindonews, (15/2/2024).

“Sehingga seluruh saksi-saksi dari paslon 03 terus mengawal proses rekapitulasi itu, karena suara rakyat adalah suara Tuhan,” ujar Hasto.

Poin kedua adalah banyaknya temuan yang disampaikan para aktivis dan pejuang demokrasi mengenai kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu. Terutama yang dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir.

“Kemudian yang ketiga dilakukan kajian-kajian terhadap beberapa pasal-pasal di dalam undang-undang pemilu tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut undang-undang pemilu itu bertentangan,” katanya.

“Kemudian dipaparkan seluruh aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktikkan untuk mendukung pasangan nomor 2,” sambungnya.

Hasto menilai, berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Sehingga, poin keempat dari evaluasi hari ini adalah pembentukan tim khusus.

“Nah karena itulah kemudian yang keempat dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar-pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi,” katanya.

Tugas tim khusus itu, kata Hasto, adalah untuk mengungkapkan bukti-bukti material mengenai pelanggaran secara terstruktur yang melibatkan suatu kekuasaan.

“Suatu dengan orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis, sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh dan dampaknya adalah masif. Sehingga tim khusus ini segera dibentuk,” ungkapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here