Home Nasional Suhu Politik Memanas Jelang Pemilu, Kemenko Polhukam Siapkan Langkah Antisipasi

Suhu Politik Memanas Jelang Pemilu, Kemenko Polhukam Siapkan Langkah Antisipasi

37
0

Suhu politik di Indonesia menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 mulai meningkat. Terkait hal tersebut Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) terus meningkatkan pengawasannya.

Deputi 1 Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam menggelar rapat koordinasi Kesiapan dan Langkah Strategis Pemerintah dalam Mengantisipasi Kerawanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang digelar di Jakarta, (10/1/2024).

“Situasi politik Indonesia menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sejauh ini masih dalam kategori kondusif, walaupun suhu politik semakin meningkat,” kata Heri Wiranto, Deputi I Bidkoor Poldagri Kemenko Polhukam.

Baca juga: Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, BNPB Lakukan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca

Menurut Heri, ada sejumlah faktor yang menjadi potensi kerawanan pemilu yang bisa terjadi kapan saja. Hal ini yang perlu diwaspadai lembaga-lembaga pemerintahan untuk memastikan kondisi politik tetap kondusif.

“Mulai dari isu SARA yang bertebaran di media sosial, ketidaknetralan penyelenggara Pemilu dan aparat negara, keterlambatan logistik, ketidaksiapan aparat keamanan, ketidaksiapan anggaran Pemilu, dan hal lainnya. Sehingga penyelenggara Pemilu, pemerintah, hingga masyarakat luas perlu waspada dan menentukan strategi untuk mengantisipasinya,” tutur Heri.

Itulah sebabnya, lanjut Heri, guna menyukseskan pemilu dan meningkatkan demokrasi di Indonesia, perlu ada sinergi di antara kementerian dan lembaga. Kemenko Polhukam sebagai lembaga koordinator, selama ini telah memiliki Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada 2024.

“Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada merupakan tugas yang melekat di Kemenko Polhukam sesuai dengan aturan yang berlaku. Keanggotaan desk terdiri dari 19 kementerian dan lembaga,” kata Heri Wiranto.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Dapat Dukungan Penuh FBR dan Ikama

Sebanyak 19 kementerian dan lembaga itu adalah Kemenko Polhukam, KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, Kemenlu, Kemenkes, KSP, TNI, Polri, BIN, BSSN, Kemenkumham, Perludem, KASN, Kejaksaan, dan Kemenkominfo.

Dalam Rakor ini, selain lembaga-lembaga yang tergabung dalam Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada 2024, turut hadir perwakilan dari lembaga lainnya, antara lain Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Ketika ada permasalahan, di situlah kita akan saling mengoordinasikan. Barangkali ketika KPU harus berkoordinasi langsung dengan Mabes TNI atau Mabes Polri ada kendala, kitalah Kemenko Polhukam yang ikut memastikan agar semua dapat berjalan lancar,” kata Heri Wiranto.

Baca juga: Pimpin Rapim, Panglima TNI: Harus Netral, Prajurit Tak Boleh Terlibat Politik Praktis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here