Home Nasional Momentum Peringatan HAM Internasional, Aktivis 98 Rilis Buku Hitam Prabowo Subianto

Momentum Peringatan HAM Internasional, Aktivis 98 Rilis Buku Hitam Prabowo Subianto

48
0

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional 10 Desember 2023 disambut aktivis Gerak 98 dengan merilis Buku Hitam Prabowo Subianto.

Buku karya Azwar Furgudyama ini sekaligus sebagai pengingat dan harapan agar kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya yang melibatkan Prabowo tidak terulang kembali di masa mendatang.

“Pelanggaran HAM adalah persoalan serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena bertalian dengan hak asasi warga untuk bisa hidup aman, terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, represi, termasuk penculikan yang pernah menjadi bagian dari sejarah kelah reformasi 98,” kata Azwar saat peluncuran Buku Hitam Prabowo Subianto di Jakarta, (10/12/2023).

Azwar menjelaskan, buku ini terdiri dari tujuh bab. Pada bagian awal, buku ini mengulas penculikan aktivis, kerusuhan Mei 1998, dan bagaimana dugaan keterlibatan serta upaya Prabowo melakukan kudeta terhadap Presiden RI saat itu, BJ Habibie, serta jejak kelamnya di Timor Leste dan Papua.

Buku ini juga memaparkan mengapa Prabowo menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi Indonesia. Serta apa yang sedang dipertaruhkan jika mantan Danjen Kopassus ini terpilih menjadi Presiden RI.

Azwar mengatakan, buku ini perlu dihadirkan sebagai pengingat bahwa Prabowo memiliki rekam jejak hitam dalam pelanggaran HAM.

“Kami tidak bisa mengabaikan jejak masa lalunya, agar kita bisa lebih jelas apakah dia layak untuk memimpin bangsa ini atau tidak,” ujarnya.

“Kami tidak boleh terpukau dengan tampilan artifisial, seperti narasi gemoy, yang belakangan ini ramai diperbincangkan dalam rangka merebut hati pemilih,” tambahnya.

Azwar juga mengingatkan agar rakyat tidak salah memilih pemimpin. Dia menuturkan, rekam jejak seorang calon pemimpin bangsa sangat penting diketahui oleh rakyat untuk menentukan pilihannya secara sadar.

“Sebagai aktivis 98, kami dihadapkan oleh panggilan kesejarahan saat masa transisi (reformasi) dan membangun masa depan. Tentu saja kami semua tidak ingin kembali ke masa Soeharto (Orde Baru) silam,” tegas Azwar.

“Dan ini penting untuk diketahui oleh semua pihak, serta tidak lupa untuk turut mengawal penuntasan 12 kasus HAM berat lainnya,” sambungnya.

Azwar juga menjelaskan keterlibatan Prabowo dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti penculikan aktivis, kerap dituding sebagai isapan jempol semata atau “kaset rusak” yang diputar kembali menjelang Pilpres.

Menurutnya, klaim seperti itu muncul oleh sebab belum adanya proses hukum kepada Prabowo, kendati bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatannya sangat jelas.

“Selain keputusan Dewan Kehormatan Perwira yang merekomendasikan pemberhentiannya, Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mei 1998 juga mendesak agar dia dibawa ke Peradilan Militer,” ungkapnya.

“Bahkan, yang sulit terbantahkan adalah pengakuan Prabowo sendiri bahwa dia memang menculik para aktivis,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here