Home Nasional Marzuki Darusman: Tragedi 1965 Hingga Tragedi Mei 1998 Tidak Boleh Dilupakan!

Marzuki Darusman: Tragedi 1965 Hingga Tragedi Mei 1998 Tidak Boleh Dilupakan!

52
0

Sejarah Indonesia memiliki catatan kelam yang menimpa kaum perempuan. Tragedi Mei 1998 adalah bukti bagaimana perempuan diperlakukan dengan cara-cara yang melanggar batas kemanusiaan.

Kerusuhan Mei 1998 banyak menelan korban terutama perempuan. Perempuan menjadi obyek diskriminasi rasial dan kekerasan seksual. Pemerkosaan dilakukan secara sistematis hampir di seluruh wilayah Indonesia khususnya Palembang, Solo, Surabaya, Lampung, Medan dan Jakarta.

Terkait hal tersebut, lembaga kajian demokrasi dan HAM Public Virtue bersama Komnas Perempuan mendesak negara termasuk para capres dan cawapres untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran atas hak-hak perempuan dalam Tragedi September 1965 hingga Tragedi Mei 1998.

Desakan ini disampaikan dalam peringatan Hari Kongres Perempuan Indonesia ke-95 yang digelar di M-Bloc Space, Jakarta Selatan, (22/12/2023).

Baca juga: Peristiwa Mei 1998: Tragedi Kelam Krisis Keuangan, Sosial dan Politik Jelang Soeharto Lengser

Kegiatan tersebut juga menghadirkan Marzuki Darusman, Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta 13-15 Mei 1998 yang juga Jaksa Agung pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid.

“Tragedi 1965 hingga Tragedi Mei 1998 tidak boleh dilupakan,” tegas Marzuki Darusman.

“Kita perlu mendorong agar pemerintahan terpilih ke depan sudah mulai menempuh langkah penyelesaian dalam 100 hari pertama. Bukan di tahun terakhir seperti pemerintahan saat ini. Dan dibutuhkan waktu setidaknya 10 tahun untuk menyelesaikan tragedi-tragedi kemanusiaan ini,” ujar Marzuki.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto juga menjelaskan sejarah gerakan perempuan sudah dimulai sejak tahun 1915 dengan berdirinya wadah perjuangan perempuan bernama Suara Mahardika hingga gerakan perempuan yang memantik protes mahasiswa di tahun 1998.

Baca juga: Aktivis 98 Tegak Lurus Reformasi Sebut Pelanggaran HAM Bukan Isu 5 Tahunan

Sementara Direktur Public Virtue Yansen Dinata menilai, sejarah mencatat bahwa diskriminasi dan marjinalisasi terhadap perempuan cenderung dilupakan.

“Kami berharap agar pemerintahan baru benar-benar mempunyai niat untuk menegakan keadilan dan hak asasi manusia atas Tragedi 1965 hingga kekerasan rasial pada Mei 1998,” tambah Yansen.

Alissa Wahid yang juga hadir dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa di Pemilu ini kita harus memastikan lahirnya pemimpin negara yang memiliki perspektif dan keberpihakan pada hak-hak perempuan.

Baca juga: Ganjar Tanyakan Soal Penculikan Aktivis, Prabowo Berkelit: Masalah HAM Jangan Dipolitisasi

Hingga kini, negara masih mengabaikan tanggungjawab konstitusional atas hak kaum perempuan. Keadilan dan kebenaran tragedi masa lalu masih gelap dan melanggengkan politik yang merendahkan martabat perempuan termasuk berdasarkan suku, agama, ras, dan asal usul kebangsaan.

Sedangkan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia menambahkan, pemimpin ke depan harus mau dan mampu mengadili para pelaku dan penanggungjawab kekerasan seksual yang tergolong pelanggaran HAM berat terhadap perempuan dan diberi sanksi hukum yang tegas.

Dalam kesempatan tersebut, Usman Hamid juga tampil bersama musisi Once Mekel dan musisi Gugun The Blues Shelte ikut tampil bersama “Usman and The Blackstones”.

Mereka membawakan lagu-lagu bertemu kritik sosial dan protes atas belum selesainya kasus-kasus pelanggaran HAM seperti kasus Munir, penghilangan paksa aktivis 1997-98, Tragedi Kanjuruhan, hingga pelanggaran HAM terkait proyek investasi di Rempang.

Baca juga: Dari Aceh Jokowi Memulai Langkah Awal Penyelesaian Peristiwa Pelanggaran HAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here