Home Nasional Ganjar Tanyakan Soal Penculikan Aktivis, Prabowo Berkelit: Masalah HAM Jangan Dipolitisasi

Ganjar Tanyakan Soal Penculikan Aktivis, Prabowo Berkelit: Masalah HAM Jangan Dipolitisasi

38
0

Debat capres pertama menjadi momentum yang banyak ditunggu orang. Apalagi salah satu tema yang menjadi bahan perdebatan adalah soal kasus Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam satu kesempatan, capres Ganjar Pranowo yang diusung koalisi PDI Perjuangan, Hanura, PPP, dan Perindo menanyakan perihal 12 kasus pelanggaran HAM berat kepada capres Prabowo Subianto.

Ganjar menanyakan apakah Prabowo akan membuat pengadilan HAM Ad Hoc dan menuntaskan rekomendasi DPR. Kemudian, apakah Prabowo bisa menemukan di mana 13 korban penghilangan paksa tahun 1998 itu dikubur?

Menanggapi pertanyaan Ganjar, Prabowo mengatakan, masalah ini sudah ditangani oleh cawapres nomor urut 3 yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

“Ya jadi apa lagi yang mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya, saya sudah jawab berkali-kali,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, isu itu selalu ditanya jika elektabilitasnya dalam survei meningkat. Prabowo lantas meminta Ganjar bertanya kepada Kapolda Metro Jaya perihal berapa orang yang hilang di Jakarta selama tahun ini.

“Come on Mas Ganjar. Jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya, orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya. Saudara sekalian, jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar menurut saya. Saya kira begitu jawaban saya,” katanya.

Sebagaimana diketahui, penculikan aktivis demokrasi terjadi pada periode 1997-1998 saat Presiden Soeharto berkuasa. Prabowo Subianto yang merupakan menantu Soeharto dinilai memiliki peran besar dalam kasus penculikan tersebut.

Para korban penculikan merupakan aktivis yang ingin menegakkan keadilan dan demokrasi di masa itu. Mereka adalah orang-orang yang kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah.

Sayangnya keberadaan mereka dianggap membahayakan dan merongrong kewibawaan negara. Gagasan-gagasan dan pemikiran mereka dipandang sebagai ancaman yang dapat menghambat jalannya roda pemerintahan.

Penculikan dan penghilangan paksa dilakukan untuk membungkam para aktivis. Total ada 23 orang yang dinyatakan hilang dalam periode 1997-1998. Di mana sebagian dari mereka adalah aktivis pro demokrasi.

Dari jumlah tersebut, hanya 9 orang yang berhasil kembali. Satu orang ditemukan tewas, sementara 13 lainnya belum kembali dan nasibnya masih menjadi misteri hingga kini.

Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri menaruh perhatian besar pada serangkaian kejahatan HAM yang terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu penculikan aktivis periode 1997-1998.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here