Home Nasional Berantas Korupsi, Jokowi Bakal Perkuat Sistem Pencegahan Korupsi Berbasis Teknologi

Berantas Korupsi, Jokowi Bakal Perkuat Sistem Pencegahan Korupsi Berbasis Teknologi

21
0

Kasus korupsi di Indonesia belum sepenuhnya tuntas. Bahkan dalam beberapa kasus, korupsi di Indonesia semakin sistematis dan melibatkan banyak orang dan kepentingan.

Menanggapi maraknya kasus korupsi di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya memperkuat sistem pencegahan tindak pidana korupsi di Tanah Air yang lebih sistemik, masif, serta memanfaatkan teknologi terkini.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2023 yang digelar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, (12/12/2023).

“Korupsi sekarang ini makin canggih, makin kompleks, bahkan lintas negara dan multiyurisdiksi serta menggunakan teknologi mutakhir,” ungkap Jokowi.

“Oleh sebab itu, kita butuh upaya bersama yang lebih sistemik, butuh upaya bersama yang lebih masif, yang memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Kepala Negara menyayangkan banyaknya jumlah kasus korupsi yang terjadi di Tanah Air. Oleh sebab itu, pentingnya dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Jokowi menegaskan pentingnya memperkuat sistem pencegahan tindak pidana korupsi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum, sistem pengadaan barang dan jasa, serta urusan perizinan berbasis digital berupa Online Single Submission.

“Online Single Submission (OSS) jangan sampai ketemu pengusaha dengan pejabat ini juga sangat membantu, one map policy saya kira memang belum selesai tetapi sudah 60-70 persen selesai dan 2024 akan kita selesaikan. Ini akan sangat membantu memagari orang untuk tidak korupsi,” lanjutnya.

Jokowi juga menyebutkan pentingnya penguatan regulasi di level undang-undang (UU) untuk mencegah tindak korupsi, seperti UU Perampasan Aset Tindak Pindana dan UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

“Menurut saya Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana ini penting segera diselesaikan karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa memberikan efek jera,” papar Jokowi.

“Kemudian juga Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang mendorong pemetaan transfer perbankan. Ini semuanya akan lebih transparan, lebih akuntabel, juga sangat bagus,” tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here