Home Politik Setara Institute: Survei Elektabilitas Capres-Cawapres Semakin Tak Masuk Akal

Setara Institute: Survei Elektabilitas Capres-Cawapres Semakin Tak Masuk Akal

17
0

Maraknya hasil rilis survei elektabilitas capres-cawapres jelang pemilu 2024 dari lembaga survei yang berbeda-beda tentu saja sangat membingungkan masyarakat. Selain menimbulkan ketidakpercayaan publik dan menilai negatif terhadap kredibilitas beberapa lembaga survei tersebut.

Terkait hal itu, Ketua Badan Pengurus Setara Institute Ismail Hasani mengatakan bahwa saat ini publik disuguhi hasil survei tentang elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden akhir-akhir ini semakin tidak masuk akal.

Menurutnya, penyebab tersebut karena terdapat hasil survei dan publikasi yang sebenarnya mendukung pasangan calon tertentu.

“Hari-hari ini publik disuguhi hasil survei tentang elektabilitas capres dan cawapres yang semakin tidak masuk akal,” kata Ismail melalui keterangan tertulis pada Senin, 20 November 2023. Contohnya, Ismail berujar, adalah beberapa hasil survei yang mengatakan para pasangan calon akan memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran.

Lebih jauh Ismail menyampaikan, seharusnya survei adalah instrumen pengetahuan dan teknologi penyerap aspirasi masyarakat yang sudah sejak lama dipraktikkan dalam negara demokratis, termasuk di Indonesia.

Survei juga telah menghubungkan aspirasi publik yang tersumbat dengan para pengambil kebijakan negara, yang selama ini seringkali berjarak.

“Kita tidak pernah mengetahui posisi lembaga survei, apakah juga merangkap sebagai konsultan politik, juru kampanye, atau agitator yang ditugasi untuk menggiring opini tentang hal-hal yang dikehendaki oleh pihak yang menugasi,” ucap Ismail dalam keterangannya, Senin (20/11).

Melihat situasi tersebut, Ismail menyayangkan materi-materi yang seharusnya tidak dipromosikan karena bertentangan dengan Konstitusi RI, seperti survei jabatan tiga periode di tahun lalu, survei afirmasi atas politik dinasti yang merusak demokrasi, survei afirmasi putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MKMK, dan hal lainnya.

“Di tengah keterbatasan pengetahuan publik atas term-term tersebut, pengambilan sampel secara acak, hanya akan menghasilkan afirmasi atas berbagai kehendak-kehendak inkonstitusional, niretika, dan merusak demokrasi,” kata dia.

Pria yang menjadi Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah itu menyebutkan bahwa Setara Institute sebagai salah satu lembaga yang juga sering melakukan survei, mengetuk hati para kolega untuk mengembalikan posisi survei sebagaimana tujuan asalnya.

Bukan hanya standar etik yang dipedomani, tetapi juga ada nilai kebajikan yang dipromosikan.

“Demi keadilan Pemilu, Setara Institute juga mendorong netralitas genuine yang didukung oleh sistem, standar operasi, dan penyikapan. Langkah ini akan efektif hanya jika dimulai dari Presiden Jokowi,” tutur Ismail.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here