Home Nasional Muncul Desakan Mundur Anwar Usman sebagai Hakim MK, Begini Komentar Mahfud MD

Muncul Desakan Mundur Anwar Usman sebagai Hakim MK, Begini Komentar Mahfud MD

24
0

Terkait pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkahmah Konstitusi (MK), mantan Ketua MK 2008-2013 yang kini menjabat Menko Polhukam Mahfud MD menilai bahwa upaya yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) patut dihormati.

MKMK mengeluarkan keputusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 perihal dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman, (7/11/2023).

Usai keluarnya putusan tersebut, desakan yang meminta Anwar Usman mundur sebagai hakim MK juga terus mengemuka. Salah satunya dari Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid.

Lebih lanjut Arsjad mengharapkan agar Anwar Usman tidak hanya diberhentikan sebagai Ketua MK tetapi diberhentikan juga sebagai hakim MK.

“Namun kami bersyukur bahwa Bapak Anwar Usman dalam kedudukannya sebagai hakim MK tidak diperbolehkan memeriksa perkara pemilu, pilres dan pilkada dimana didalamnya ada potensi konflik kepentingan,” ungkap Arsjad.

Merespon desakan mundur Anwar Usman sebagai hakim MK, Menko Polhukam Mahfud MD menyerahkan hal tersebut kepada Anwar Usman karena terkait moralnya sebagai seorang hakim.

“Itu terserah dia. Itu sudah bukan urusan saya. Itu urusan moral dia,” ujar Mahfud MD, dikutip Republika, Rabu (8/11/2023).

Desakan mundur Anwar Usman sebagai hakim MK juga datang dari Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah.

Mereka mendesak Anwar Usman untuk mengundurkan diri dari jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi demi menjaga marwah, martabat dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi serta mengembalikan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Namun dalam pernyataan sikapnya, MHH PP Muhammadiyah menyayangkan putusan MKMK yang hanya menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dari Ketua MK.

“MHH PP Muhammadiyah menilai bahwa pelanggaran etik berat seharusnya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Anwar Usman dari jabatan hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,” kata Ketua MHH PP Muhammadiyah Trisno Raharjo dalam keterangannya, Selasa (7/11/2023).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here