Home Nasional Hari Ini, MK Kembali Gelar Sidang Soal Batas Usia Minimal Capres –...

Hari Ini, MK Kembali Gelar Sidang Soal Batas Usia Minimal Capres – Cawapres

38
0

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang uji materi terhadap pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden hari ini, Rabu, 8 November 2023 pukul 13.30.

Materi gugatan adalah Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang sebelumnya telah diubah melalui PutusanĀ MK 90/PUU-XXI/2023 menjadi:

“Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah.”

“Rabu, 8 November 2023, pukul 13.30. Agenda, pemeriksaan pendahuluan,” tulis situs resmi MK, dikutip dari laman resmi MK pada Rabu, 8 November 2023.

Berdasarkan pantauan laman situs resmi MK, gugatan ini diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana, dengan nomor registrasi 141/PUU-XXI/2023.

Brahmana meminta sidang digelar tanpa Ketua MK Anwar Usman, yang dianggap memiliki benturan kepentingan. Brahmana mempermasalahkan konstitusionalitas putusan MK yang membuat kepala daerah berusia di bawah 40 tahun bisa maju sebagai capres atau cawapres.

“Konstitusionalitas usia calon presiden dan wakil presiden yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah,” tulis laman resmi MK, seperti dikutip pada Rabu, 8 November 2023.

Ketua Majelis Kehormatan MK atau MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan gugatan ini sangat kreatif. “Itu yang diajukan mahasiswa UNUSIA itu. Belum pernah terjadi undang-undang yang berubah karena putusan MK diuji kembali. Apakah boleh? Jawabannya boleh?” kata Jimly di Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 8 November 2023.

Meskipun begitu, Jimly mengatakan hasil uji materi tidak bisa berlaku untuk Pemilu 2024. Dia mengatakan aturan main yang sudah berjalan tidak dibenarkan untyk diubah. “Kalau nanti ada perubahan lagi, itu berlakunya nanti 2029,” kata Jimly.

Sebelumnya, MKMK memutuskan sembilan hakim MK terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim sebagaimana tertuang salam Sapta Karsa Hutama prinsip kepantasan dan kesopanan.

Putusan itu dibacakan Ketua MKMK Jimly Asshidiqie karena seluruh hakim MK terbukti tidak dapat menjaga informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here