Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) tentunya menjadi daya magnet yang kuat bagi partai politik untuk mengais suara dari para Nahdliyin, apalagi menjelang tahun politik 2024.
Hal tersebut tentu saja sangat disadari oleh para pengurus di NU. Terkait hal tersebut, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menegaskan bahwa NU secara kelembagaan menjaga jarak dengan partai politik (parpol).
Hal tersebut diungkapkan dalam Pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Al-Hamid Cipayung, Jakarta, Senin (18/9/2023).
“Kita sudah tahu, bahkan diputuskan di Muktamar Ke-31, bahwa NU menjaga jarak dengan semua partai politik. Sepertinya ada yang lupa kalau NU menjaga jarak, ibaratnya kura-kura di dalam perahu, pura-pura tidak tahu,” lanjut Kiai Miftah, dikutip dari NU Online.
Selanjutnya, Kiai Miftah juga memohon kepada semua pihak untuk memaklumi sikap PBNU yang agak kencang melakukan penertiban saat NU secara kelembagaan dibawa-bawa masuk ke politik praktis.
“Mohon dimaklumi manakala PBNU sedikit agak kencang. Karena kita ingin kembali menertibkan. Ketertiban itulah sebetulnya rahasia sebuah kesuksesan dan kemenangan,” katanya.
Kiai Miftah juga menegaskan bahwa saat ini tidak pernah terdengar NU mengutak-atik kepemimpinan seseorang, baik pimpinan negara maupun organisasi.
“Tidak pernah kita dengar NU ingin ngutak-atik atau memberhentikan seorang pimpinan baik itu pimpinan negara resmi atau pimpinan organisasi di tengah jalan, kecuali kalau sudah ada kesalahan fatal,” tutur Kiai Miftah.
Pengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya, Jawa Timur menjelaskan bahwa gelaran Munas Alim Ulama dan Konbes NU ini akan membahas banyak masalah.
Salah satunya terkait kesiapan NU menyambut Indonesia emas 2045. “NU harus siap menyongsong sebuah peristiwa besar,” tegasnya.
Kiai Miftah sangat menyadari keputusan NU terkait tahun politik 2024 sangat ditunggu banyak orang, namun dirinya mengingatkan bahwa NU tidak tergesa-gesa dalam membuat instruksi untuk menghadapi tahun politik 2024.
“KPU belum menerapkan calon-calonnya kenapa kita tergesa-gesa? Saya kira bisa disimpan dulu masalah itu, sabar,” ujarnya.
