Presiden Jokowi mengingatkan bahwa saat ini kompetisi antarnegara dalam bidang ekonomi sangat ketat.
“Kompetisi antarnegara sekarang ini betul-betul sengit sekali, baik dalam memperebutkan pasar ekspor, baik dalam memperebutkan investasi, semuanya,” ujar Presiden Jokowi.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rakernas XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HPMI) yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Banten, (31/08/2023).
Menurut Presiden Jokowi, saat ini indeks daya saing global Indonesia makin baik dan menempati peringkat ke-34, naik 10 peringkat dari sebelumnya di posisi ke-44.
Salah satu komponen yang dinilai mendongkrak peringkat yang dirilis Institute for Management Development (IMD) tersebut yaitu infrastruktur.
“IMD Global Competitiveness Indeks tahun 2023 Indonesia naik ranking dari 44 ke 34. Naik peringkat, naik 10 peringkat, ini masuk dalam kategori tertinggi di dunia karena lompatannya 10 peringkat,” ungkap Presiden Jokowi.
“Dan komponen competitiveness-nya, daya saing kita yang paling bagus memang di infrastruktur sekarang ini kita di nilai bagus di dalam infrastruktur,” tambahnya.
Selain itu, efisiensi bisnis di Indonesia juga dinlai sudah sangat baik dan naik 11 peringkat, efisiensi pemerintah naik 4 peringkat. Sementara itu, indeks yang paling baik lompatannya adalah performa ekonomi yang naik 13 peringkat dari sebelumnya peringkat 42 menjadi 29.
“Ini juga perlu kita lanjutkan agar competitiveness index kita menjadi makin baik sehingga kelihatan bahwa dalam bersaing dengan negara-negara lain kita memiliki kemampuan. Dan urutan peringkat ini bukan kita yang mengeluarkan tapi ini internasional,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, terkait dengan pembiayaan UMKM, Presiden Jokowi juga mendorong penerapan sistem credit scoring dalam pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR). Menurutnya, pembiayaan dengan sistem seperti itu dinilai lebih memudahkan bagi para pengusaha muda yang belum memiliki banyak aset sebagai jaminan.
“Saya masih mendorong terus kepada menteri, kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan), kepada BI (Bank Indonesia) agar kalau bisa urusan kredit KUR ini tanpa agunan. Mestinya harus menggunakan sistem credit scoring, mestinya seperti itu karena sudah 145 negara untuk UMKM itu menggunakan sistem credit scoring, melihat skornya, melihat karakternya,” jelasnya.
“Karena pengusaha-pengusaha muda yang baru berangkat untuk masuk ke dunia usaha biasanya belum memiliki aset, belum memiliki collateral, belum memiliki agunan. Jadi kalau peluang diberikan dengan sistem credit scoring itu akan lebih memudahkan, dan ini akan terus saya dorong,” jelasnya.
