Home Ekonomi Soal Hilirisasi Nikel, IMF Minta Maaf ke RI

Soal Hilirisasi Nikel, IMF Minta Maaf ke RI

30
0

Kebijakan pemerintah menggencarkan program hilirisasi, salah satunya dengan memperluas kebijakan pembatasan ekspor terhadap komoditas mineral mentah selain bijih nikel, seperti tembaga, bauksit, timah, dan komoditas pertanian.

Pemerintah juga memandang adanya peluang untuk mengembangkan manufaktur baterai untuk kendaraan listrik, yang kemudian akan meningkatkan nilai tambah ekspor.

Meski demikian, IMF menilai pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan manfaat jangka panjang dan biaya yang harus ditanggung melalui program hilirisasi tersebut, termasuk dampak rambatan ke negara lainnya akibat kebijakan pelarangan ekspor komoditas.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo mengaku tidak takut terhadap risiko adanya gugatan mengenai kebijakan tersebut. Dia menilai gugatan adalah hal biasa karena kebijakan pembatasan ekspor komoditas hanya untuk meningkatkan nilai tambah minerba dalam negeri.

“Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi, supaya nilai tambah dinikmati di dalam negeri,” ujar Jokowi beberapa waktu silam.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyampaikan sikap tegas Indonesia soal pandangan IMF terkait larangan ekspor mineral RI.

Bahlil menuding IMF menerapkan standar ganda terkait kebijakan larangan ekspor komoditas yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

Dia mengatakan Indonesia mengapresiasi langkah IMF yang memberikan pandangan dan rekomendasi mengenai pertumbuhan makroekonomi di dalam negeri.

Kendati demikian, Bahlil menilai IMF tak perlu ikut campur soal kebijakan yang dilakukan pemerintah, khususnya terkait hilirisasi.

“IMF melakukan standar ganda. IMF mendukung tujuan hilirasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan lapangan kerja. Namun, IMF menentang kebijakan larangan ekspor karena menurut analisa untung ruginya, menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara. kedua, berdampak negatif pada negara lain,” ujar Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (30/6/2023).

Lebih lanjut, Bahlil menilai bahwa pemilikiran IMF soal kerugian yang dialami oleh pemerintah Indonesia setelah menerapkan hililirasi juga tidak tepat. Apalagi, IMF memprediksi investasi asing atau foreign direct investment (FDI) yang masuk ke Indonesia tumbuh hingga 19 persen pada 2023.

“Sekarang IMF bilang Indonesia rugi? Ini luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dibilang rugi? Tahu gak, dengan kita hilirisasi itu penciptaan nilai tambah sangat tinggi sekali. Sebelum hiliriasi, ekspor nikel cuma US$3,3 miliar pada 2017-2018. Setelah ekspor nikel disetop, Indonesia dapat hampir US$30 miliar pada 2022, itu 10 kali lipatnya,” ujar Bahlil.

Terkait hal itu, International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional meminta maaf kepada Indonesia terkait dukungan IMF terhadap aksi yang memprotes kebijakan penghentian ekspor nikel yang dibuat Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto menjelaskan permintaan maaf yang dilayangkan IMF ini langsung dilakukan oleh Managing Director IMF Kristalina Georgieva kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat pertemuan di Amerika Serikat pekan lalu.

“Beliau juga menyampaikan permintaan maaf kepada Pemerintah Indonesia melalui Pak Luhut, jika laporan IMF yang keluar baru-baru ini menimbulkan polemik di Indonesia,” jelas Seto dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/8/2023).

Pada pertemuan tersebut, kata Seto, IMF juga mengapresiasi program hilirisasi nikel dalam negeri yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dan stabilitas makro di Indonesia.

Sejatinya, kata Seto, Luhut dan Georgieva sudah bersahabat lama. Dia mengklaim bahwa pertemuan pekan lalu itu terjalin secara terbuka.

“Pak Luhut dan Ibu Kristalina memang sahabat baik yang sudah terbangun sejak tahun 2018, jadi keduanya bisa berbicara secara terbuka dan dari hati ke hati,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here