Presiden Joko Widodo menekankan agar sejarah Indonesia dalam mengekspor bahan mentah tidak terulang lagi. Ia meminta seluruh pihak untuk berani mempertahankan program hilirisasi yang telah dimulai.
“Sejarah lama itu tidak boleh terulang lagi, jadi jangan ekspor bahan mentah, jadi tolong diingatkan pemimpin ke depan jangan ekspor bahan mentah, rakyat harus berani mengingatkan mengenai itu,” ujar Presiden.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada acara Pengukuhan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), yang digelar di Lapangan Benteng, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, pada Sabtu, 19 Agustus 2023.
Kemudian, Kepala Negara juga memaparkan, ekspor bahan mentah yang dilakukan oleh Indonesia telah berlangsung sejak zaman VOC Belanda, yakni sudah lebih dari 400 tahun. Presiden menilai hal tersebut tidak memberikan nilai lebih terhadap Indonesia.
“Sudah lebih dari 400 tahun kita ini selalu mengekspor bahan mentah, sejak VOC, kirim bahan mentah, kirim bahan mentah. Ya kita dapat, dapat uang tapi sangat kecil sekali,” tandasnya.
Selain itu, Presiden juga memaparkan kejadian serupa juga terjadi pada tahun 1970 dan 1980, saat komoditas yang dimiliki banyak oleh Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara.
“Dulu Indonesia ini pernah booming minyak tahun 70-an, tapi kita tidak mendapatkan nilai tambah dari sana. Tahun 80-an saya ingat kita ini pernah booming kayu, hutan banyak yang dibabat tapi kita juga tidak mendapatkan nilai tambah dari sana,” jelasnya.
Oleh karenanya, saat ini pemerintah terus menggaungkan program hilirisasi untuk memberikan nilai tambah terhadap penghasilan negara. Presiden pun memberikan contoh nyata dalam hal tersebut yakni nilai ekspor yang melompat setelah memberhentikan ekspor nikel mentah.
“Saya berikan contoh saja nikel, ini sering saya sampaikan waktu ekspor bahan mentah ini sebelum 2020, waktu ekspor bahan mentah kita setahun itu hanya dapat kira-kira 2,1 billion USD artinya hanya kurang lebih 32 triliun (rupiah), begitu dihilirisasi—diindustrialisasi menjadi 33,8 billion USD, dari 32 triliun (rupiah) menjadi 510 triliun (rupiah) kurang lebih, lompatannya berapa kali?” jelasnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan bahwa dari lompatan tersebut tentunya berdampak terhadap negara, baik dari segi penerimaan negara hingga pembukaan lapangan kerja.
“Sebelum hilirisasi kesempatan kerja—pembukaan lapangan kerja ada di negara lain, setelah hiliriasi lapangan kerja terbuka di dalam negeri. Karena, negara dari nikel itu sekali lagi dapat PPN—Pajak Pertambahan Nilai, dapat PPH perusahaan, dapat PPH karyawan, dapat royalti, dapat penerimaan negara bukan pajak, dapat bea ekspor,” paparnya.
