Kondisi udara di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) yang sangat buruk belakangan ini membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah jajarannya di Istana Merdeka.
“Kualitas udara di Jabodetabek sangat-sangat buruk dan tanggal 13 Agustus 2023 kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat,” ujar Presiden Jokowi, (14/8/2023).
Menurut Presiden Jokowi, buruknya kualitas udara di Jabodetabek disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi.
Selain itu, faktor pembuangan emisi dari transportasi dan aktivitas industri di Jabodetabek turut menyebabkan buruknya kualitas udara di Jabodetabek dalam beberapa waktu terakhir.
Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan arahan agar secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek menjadi lebih baik.
“Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek, dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi EURO 5 dan EURO 6, khususnya di Jabodetabek,” ungkapnya.
Presiden Jokowi juga meminta agar ruang terbuka hijau diperbanyak. “Tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran,” perintah Presiden.
Bahkan menurut Presiden Jokowi, jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home.
Dalam jangka menengah, Presiden Jokowi meminta jajarannya konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong agar semua pihak segera beralih ke transportasi massal seperti Lintas Rel Terpadu (LRT), Moda Raya Terpadu (MRT), hingga kereta cepat.
“Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi, dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, untuk jangka panjang, Kepala Negara meminta jajarannya memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Presiden juga meminta jajarannya melakukan pengawasan terhadap sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek.
