Dalam peringatan HUT ASEAN ke-56 yang diselenggarakan di Nusantara Hall, Gedung Sekretariat ASEAN, (8/8/2023), Presiden Joko Widodo mendorong seluruh anggota ASEAN meneguhkan kembali tekad untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai dan sejahtera.
“ASEAN adalah contoh keberagaman yang harmoni, yang saling melengkapi, dan menguatkan. Perbedaan antarnegara ada, tapi tidak menjadi halangan kita untuk mewujudkan tekad dan cita-cita ASEAN,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.
Menurutnya, bonus demografi dan kepercayaan dunia terhadap ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik saat ini merupakan aset kuat ASEAN untuk menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong agar momentum tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.
“Momentum positif ini harus kita manfaatkan untuk menjadikan ASEAN sebagai masa depan dunia, menjadikan ASEAN jangkar perdamaian, jangkar kestabilan, dan jangkar kesejahteraan dunia,” katanya.
Sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun 2023, Indonesia berupaya meletakkan fondasi kuat sehingga ASEAN akan mampu memegang peran sentral dalam menjawab tantangan global.
Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi mengajak seluruh negara ASEAN untuk bersama-sama bergerak maju karena tanggung jawab terhadap ratusan jiwa rakyat ada di dalamnya.
“Mari bekerja bersama untuk menjadikan ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan,” ajaknya.
Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh lima negara anggota yaitu: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
Dalam perkembangan selanjutnya, Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999.
Deklarasi ASEAN menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari asosiasi yang dibentuk ini adalah: satu, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya di kawasan.
Dua, untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
