Home Politik Mantan Aktivis PRD Kecam Politisi yang Lupa Sejarah

Mantan Aktivis PRD Kecam Politisi yang Lupa Sejarah

34
0

Puluhan mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang tergabunga dalam Forum Rakyat Demokratik (FRD) untuk Keadilan Korban Penghilangan Paksa mengingatkan kasus penyelesaian HAM masa lalu. Mereka mengecam para politisi yang lupa sejarah.

Tuntutan penuntasan kasus penghilangan paksa dan pelanggaran HAM berat masa lalu dinyatakan bertepatan dengan peringatan peristiwa 27 Juli 1996 (Kuda tuli).

“Ini adalah upaya kami melawan lupa,” kata Sekjend PRD periode 1996-2002 Petrus H. Hariyanto dalam konferensi pers yang digelar di Kantor YLBHI, Kamis (27/7/2023).

“Kami tidak ingin orang melupakan kasus orang hilang dan semua pelanggaran HAM masa lalu hanya karena kepentingan politik pragmatis jangka pendek,” tambahnya.

Menurutnya semua pelaku HAM seharusnya tidak boleh dipilih dan didukung untuk duduk dalam legislatif atau eksekutif karena akan menciderai reformasi dan keluarga korban.

Petrus juga menyatakan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu menjadi syarat pembangunan dan persatuan bangsa.

“Tanpa penyelesaian kasus HAM masa lalu, maka tidak ada persatuan yang substansial. Karena itu, nasionalisme yang kami majukan adalah nasionalisme kemanusiaan seperti yang dinarasikan oleh Sukarno,” lanjut Petrus.

Sementara itu, mantan aktivis SMID yang juga pengurus KPP PRD 1999, Lilik Hastuti mengingatkan supaya masyarakat tidak mudah melupakan sejarah dan masa lalu.

“Masa lalu kami yang direpresi dan dituduh komunis pasca 27 Juli 1996 adalah fakta sejarah, bukan fiksi. Masa lalu yang penuh darah, air mata dan pengorbanan ini yang harus diingat. Jangan diabaikan apalagi dilupakan,” katanya tegas.

“Para mantan aktivis yang jadi figur di berbagai partai politik saat ini lahir dari pengorbanan kawan-kawannya. Oleh karena itu, seharusnya mereka tidak lupa akan hal itu,” lanjut Lilik.

Pada kesempatan yang sama, pengurus PPBI periode 1994-1996, Wilson mengatakan bahwa setelah 25 tahun reformasi, proses pemilu masih dimanfaatkan oleh oligarki politik warisan ORBA dan pelanggar HAM untuk berkuasa kembali. Demokrasi di Indonesia telah dibajak dan mengalami regresi.

“Salah satu indikator pembajakan dan regresi demokrasi adalah keberadaan orang-orang yang pernah terlibat kejahatan HAM masa lalu dalam proses politik formal hari ini,” terang Wilson.

Ia melanjutkan bahwa regresi tersebut semakin diakselerasi jelang Pemilu 2024 oleh mantan aktivis reformasi yang mendukung pelaku pelanggaran HAM.

Sementara itu, Petrus menekankan bahwa masa depan Indonesia yang lebih baik bisa terwujud dengan lebih mudah apabila kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu diselesaikan.

“Proses politik yang tidak menyelesaikan persoalan masa lalu akan menjadi bom waktu bagi persatuan bangsa di hari ini dan masa depan,” kata Petrus.

Selain menggelar konferensi pers, para mantan aktivis PRD tersebut juga menggelar acara tabur bunga untuk mengingat peristiwa serangan kebebasan berpolitik dan berekspresi yang terjadi 27 tahun silam. Selain itu juga sebagai penghormatan terhadap para aktivis pro demokrasi yang hilang dan belum kembali hingga saat ini. (wied)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here