Perintah Presiden Jokowi yang melarang ekspor komoditas nikel mendapatkan respon dari IMF. IMF meminta agar Indonesia mempertimbangkan penghapusan larangan ekspor komoditas nikel dan tidak menambah larangan tersebut ke komoditas lain.
IMF merekomendasikan untuk menghilangkan kebijakan larangan ekspor nikel karena menurut analisis mereka, hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan berdampak negatif pada negara lain.
Rekomendasi IMF tersebut langsung mendapatkan respon keras dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Dalam jumpa pers terkait soal rekomendasi IMF tersebut, Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa rekomendasi tersebut memperlihatkan standar ganda yang digunakan IMF.
“Bagi saya, IMF melakukan standar ganda. IMF mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan lapangan kerja. Namun, IMF merekomendasikan untuk menghilangkan kebijakan larangan ekspor karena menurut analisis mereka, hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan berdampak negatif pada negara lain,” tulis Bahlil dalam akun Instagramnya.
Menurut Bahlil, IMF keliru dalam penilaiannya. Dengan keberhasilan hilirisasi yang telah kita lakukan, neraca perdagangan Indonesia telah mengalami surplus selama 25 bulan dan neraca pembayaran juga mengalami perbaikan serta surplus. “Ini merupakan dampak dari kebijakan hilirisasi,” ungkap Bahlil.
“Sekarang IMF mengatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian? Ini adalah pemikiran yang tidak masuk akal bagi saya. Dari mana asumsi kerugian tersebut?” tanyanya.
Dengan melakukan hilirisasi, Indonesia telah menciptakan nilai tambah yang sangat tinggi. Sebelum dilakukannya hilirisasi, ekspor nikel hanya sebesar US$3,3 miliar pada 2017-2018.
Setelah ekspor nikel dihentikan, pada tahun 2022 Indonesia mampu menghasilkan hampir US$30 miliar, atau meningkat 10 kali lipat.
“Hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin. Selain itu, larangan ekspor juga akan tetap dilaksanakan,” tegas Bahlil.
“Saya sebagai mantan aktivis merasa terganggu ketika ada sebuah kedaulatan bangsa kita, independensi negara kita digores oleh siapapun dan saya pikir ini harus kita lawan cara-cara seperti ini tidak lagi untuk kita tempatkan mereka di tempat yang baik di bangsa ini. Dia tidak usahlah campur-campur mengurus Indonesia,” ujarnya.
Bahlil menekankan bahwa Indonesia tak akan terjerumus lagi ke dalam jebakan IMF. Apalagi tak ada alasan pasti IMF saat meminta Presiden Jokowi menghentikan kebijakan larangan ekspor mineral mentah.
