Presiden Jokowi saat mengunjungi Kabupaten Pidie, Aceh. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

Peluncuran program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang dilaksanakan di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh dinilai sebagai langkah awal dalam penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia.

“Ini adalah langkah awal dimulai dari Aceh, dari Pidie,” ucap Presiden Jokowi saat mengunjungi Aceh, (27/6/2023).

Presiden Jokowi menjelaskan alasan peluncuran program tersebut dilaksanakan di Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Pidie karena di tempat tersebut tersimpan kisah dari tiga peristiwa pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia.

“Di sini memang ada 3 peristiwa, di Pidie Rumah Geudong, di Simpang KKA, dan di Jambo Keupok,” ujarnya.

Baca Juga  Resmikan Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Jangan Alergi Kritik, Terus Belajar

Kepala Negara selanjutnya menekankan bahwa program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat akan terus dilaksanakan.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa langkah yudisial tetap bisa dijalankan apabila terdapat bukti yang cukup berat melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Namun, saat ini Jokowi menekankan untuk melaksanakan langkah non-yudisial guna menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM tersebut.

“Langkah yudisial itu apabila bukti-buktinya kuat, Komnas HAM menyampaikan ke Kejaksaan Agung, kemudian juga ada persetujuan dari DPR, baru itu bisa berjalan,” jelas Jokowi.

“Tetapi kita ingin yang non-yudisial dulu yang bisa bergerak kita langsung selesaikan,” katanya.

Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut mendapatkan sambutan positif dari sejumlah korban dan keluarga korban pelanggaran HAM.

Baca Juga  Tinjau Pembangunan Istana IKN Presiden Jokowi Pasang Bilah Garuda

Salah satunya diungkapkan oleh Saburan, keluarga korban peristiwa pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok yang terjadi pada 17 Mei 2003 lalu.

Saburan mengungkapkan rasa terima kasih atas upaya pemerintah dalam penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat kepada keluarga korban.

“Saya mewakili seluruh ahli waris keluarga korban Jambo Keupok sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi, Pak Presiden yang telah mengakui kasus yang kami alami itu sebagai pelanggaran HAM berat. Yang kemudian, sebagaimana Bapak Jokowi menyelesaikan dengan cara non-yudisial,” ujarnya.

“Jadi kami atas nama keluarga korban sangat-sangat menerima penyelesaian dalam bentuk non-yudisial untuk sementara ini,” ucap Saburan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here