Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penambahan pagu anggaran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebesar Rp430 miliar di tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) BP2MI dengan Komisi IX DPR RI, (7/6/2023). Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan persetujuan tersebut diambil dalam RDP setelah mendengarkan pandangan masing-masing fraksi di Komisi IX DPR.
“Penambahan anggaran yang kami ajukan tidak terlalu banyak hanya Rp450 miliar dari Rp320 miliar anggaran kita saat ini, sehingga totalnya 750 miliar. Alhamdulilah telah disetujui semua fraksi pada saat rapat tadi,” kata Benny Rhamdani.
Benny menjelaskan, penambahan anggaran tersebut untuk menjalankan program BP2MI melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pelayanan.
Ditambahkan Benny sejauh ini lembaga yang dipimpinnya terkendala dalam menjalan program karena kekurangan anggaran.
“Kita ini mau serius dalam memberikan perlindungan dan pelayan kepada PMI, yang kita tangani saat sekarang ini sangat besar,” ujarnya.
“Bayangkan hanya membawa mereka dari pelabuhan, bandara yang sakit meninggal, ambulan aja kita sewa, kita tidak punya ambulan sendiri untuk membawa PMI yang meninggal atau sakit, kemudian perlindungan kepada PMI, mereka ini wajib mendapatkan perlindungan ekonomi, sosial dan hukum, dilindungi sebelum dia berangkat ke luar negeri sampai tiba lagi di Indonesia, tapi kendala kita soal anggaran yang tidak cukup,” paparnya.
Pada sisi lain, Benny menjelaskan bahwa PMI setiap tahunnya menyumbangkan devisa sebesar Rp159,6 triliun kepada negara. Sumbangan devisa ini menjadi yang terbesar setelah sektor migas.
“Pekerja migran Indonesia memberikan devisa sekitar Rp159,6 triliun kepada negara, menjadi nomor 2 sesudah sektor migas, sementara anggaran yang kita kelola tidak cukup untuk memberikan perlindungan kepada mereka, ini yang harus kita perhatikan serius sehingga negara memberikan pelayanan yang maksimal,” tuturnya.
“Kita berharap pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan untuk menyetujui anggaran yang sudah kita ajukan kepada Komisi IX agar perlindungan dan pelayanan kepada PMI berjalan dengan semestinya,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa Komisi lX mendukung tambahan anggaran BP2MI senilai Rp408 miliar untuk mendukung kerja lembaga tersebut agar lebih optimal.
Menurut Melki, dukungan anggaran tersebut dibutuhkan agar BP2MI optimal dalam melaksanakan tugas melindungi pekerja migran Indonesia sebelum berangkat ke negara tujuan, saat bekerja di negara tujuan dan saat kembali ke tanah air.
