Home Mancanegara Restorative Justice Tidak Berlaku Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Restorative Justice Tidak Berlaku Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

46
0

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa untuk kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dimana orangnya sudah tertangkap, tidak berlaku restorative justice.

“Kejahatan TPPO itu adalah kejahatan serius yang tidak bisa didamaikan, pelakunya harus dihukum,” ujar Menko Polhukam usai memimpin pertemuan ASEAN Political and Security Council (APSC) di Labuan Bajo, (9/5/2023).

Persoalan TPPO mendapatkan perhatian serius dalam pertemuan APSC. “Ini sudah menjadi penyakit yang sangat mengancam bagi kehidupan masyarakat. Ini nanti akan diputuskan oleh negara ASEAN bentuk kerja samanya bagaimana,” ujar Mahfud.

“ASEAN harus memiliki instrumen yang memadai untuk mengatasi kejahatan perdagangan orang, termasuk melalui adopsi Leaders Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by Abuse of Technology yang memuat pendekatan komrehensif dalam hal pencegahan dan perlindungan korban, serta meningkatkan kolaborasi antar negara,” ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, Indonesia sudah menyatakan perang terhadap TPPO, dan menyatakan tidak berlaku restorative justice, tidak ada perdamaian antara korban dengan pelaku.

“Dan kebetulan saya ini bicara dari NTT. NTT ini daerah yang paling banyak TPPO-nya. Menurut catatan, setiap tahun tidak kurang dari warga NTT yang pulang dari luar negeri sudah menjadi mayat, karena diperjualbelikan sebagai budak oleh mafia perdagangan orang,” ungkapnya.

Saat ini korban TPPO tidak hanya Warga Negara Indonesia saja tetapi juga terdapat warga negara dari negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Para korban TPPO ini dibawa ke negara ASEAN lainnya sehingga diperlukan kerja sama aparat hukum antarnegara ASEAN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here