Menteri BUMN Erick Thohir memberikan arahan kepada seluruh perusahaan pelat merah tidak menggelar acara halal bihalal. Hal ini disampaikan pada saat libur Lebaran yang sebentar lagi usai.
Erick meminta seluruh perangkat BUMN untuk fokus menjalankan rekrutmen dan pembuatan pasar murah.
Hal ini disampaikan Erick melalui akun Instagram miliknya @erickthohir, Senin (24/4/2023).
“Menteri BUMN dan jajaran Kementerian BUMN tidak melaksanakan halalbihalal di lingkungan kementerian,” tulis Erick.
“Memerintahkan kepada semua BUMN untuk tidak melaksanakan halalbihalal, tetapi segera fokus menjalankan rencana rekrutmen BUMN dan juga pembuatan pasar murah secara bersama.”
Ia juga berpesan agar para pemudik yang kembali ke Jakarta untuk terus mengikuti anjuran pemerintah sehingga dapat mengurangi kemacetan.
“Hati-hati di jalan, istirahat bila lelah. BUMN juga membuka layanan di rest area sepanjang jalur tol,” kata Erick.
Sebelumnya, di tempat terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) ad interim Mahfud MD sebelumnya mengeluarkan instruksi agar seluruh kantor pemerintah menunda pelaksanaan halal bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi.
Lewat pengumuman di akun Instagram resminya, @mohmahfudmd, ia memerintahkan agar kantor pemerintah baru mulai melakukan kegiatan halal bihalal dan sejenisnya pada pekan kedua setelah Idul Fitri.
“Semua kantor pemerintah, yakni Kantor Kementerian/Lembaga Non-Kementerian/BUMN/TNI/Polri, jika merencanakan Halal Bihalal dan semacamnya supaya ditunda sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H,” tulis Mahfud MD.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, pegawai kementerian, Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN hingga anggota TNI/Polri baru boleh mengadakan halalbihalal setelah pekan kedua Lebaran 2023.
“Pada pekan pertama (tanggal 24 – 1 Mei 2023) supaya tidak diadakan acara Halal Bihalal dan lain-lain (syawalan, reunian, dan sejenisnya) di tempat-tempat tersebut. Setelah rentang waktu itu (2 Mei 2023), baru boleh mulai diadakan,” imbuhnya.
Mahfud menjelaskan, sebetulnya instruksi penundanaan halal bihalal di lingkungan kementerian, TNI, Polri, BUMN hingga pemerintah daerah itu untuk menjamin kelancaran mobilisasi arus balik.
“Guna meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat pascaperiode libur nasional dan Idul Fitri, maka pemerintah mengimbau agar kegiatan halal bihalal yang sifatnya pengumpulan pegawai secara serentak ditunda,” kata Mahfud MD di Surabaya, Senin.
Penundaan halal bihalal tersebut dilakukan hingga pekan kedua pascaperayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi atau baru bisa dilaksanakan pada awal bulan Mei 2023.
“Artinya kegiatan halal bihalal atau syawalan itu baru bisa dimulai tanggal 2 Mei Tahun 2023,” ujar Mahfud yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam.
Instruksi tersebut, kata Mahfud, juga bukan merupakan pelarangan pelaksanaan halal bihalal.
“Ini bukan pelarangan, tetapi penundaan. Karena mungkin saja ada orang yang selain cuti bersama juga punya cuti tahunan atau cuti biasa. Cuti bersamanya tidak diperpanjang.”
Aturan cuti bersama mengalami perubahan dari yang sebelumnya dilaksanakan pada 21, 24, 25, dan 26 April 2023.
