Baru-baru ini, SETARA Institute merilis Indeks Kota Toleran (IKT) dengan menilai tingkat toleransi dan tidak toleransi beberapa kota di Indonesia.
Hasil riset Setara Institute mengungkap Kota Depok menjadi kota paling intoleran di Indonesia.
Salah satu kota yang terletak di Jawa Barat itu berada di urutan ke-93 dari 93 kota di Indonesia dalam penilaian Indeks Kota Toleran (IKT) 2021.
Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani menyampaikan saat rilis hasil riset di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Maret 2022.
“Problem utama di Depok dua hal ya, itu sebenarnya bobotnya tinggi. Pertama adalah adanya produk-produk hukum yang diskriminatif, existing, dan efektif dijalankan pemerintah,” ujar Ismail.
Problem kedua, Ismail mengatakan Wali Kota Depok pernah menginstruksikan penutupan Masjid Al Hidayah, yang disebut sebagai tempat ibadah Ahmadiyah, pada Oktober 2021.
Selain itu, Ismail mengatakan warna religius di Kota Depok sangat didominasi oleh Islam.
Hal itu, kata Ismail, terlihat dari banyaknya ruang publik hingga sektor properti perumahan Islami. Menurut Ismail, hal tersebut sebagai bagian dari proses segregasi yang dipicu oleh kepemimpinan politik di tingkat lokal
“Kita bisa melihat bagaimana tidak terbukanya kepala daerah Depok terhadap kemajemukan,” kata Ismail.
Adapun penilaian Indeks Kota Toleran, kata Ismail, terdiri dari delapan indikator.
Penilaian tersebut antara lain Rencana Pembangunan, Kebijakan Diskriminatif, Peristiwa Intoleransi, Dinamika Masyarakat Sipil, Pernyataan Publik Pemerintah Kota, Tindakan Nyata Pemerintah Kota, Heterogenitas agama, dan Inklusi Sosial Keagamaan.
Selain itu, Ismail mengatakan pihaknya juga menyebar quesioner kepada masyarakat untuk meminta yang pendapat soal toleransi di 93 kota.
SETARA Institute juga melakukan penilaian dengan melihat pemberitaan di media soal kasus dan penerapan produk peraturan daerah.
Dari hasil assesment tersebut, terdapat 10 besar kota paling toleran di Indonesia, yakni Kediri dengan 5,733 poin, Surakarta 5,783 poin, Bekasi 5,830 poin, Ambon 5,900, Magelang 6,020 poin, Tomohon 6,133, Kupang 6,337, Salatiga 6,367, Manado 6,400, dan nomor satu Singkawang dengan 6,483 poin.
Ismail mengatakan hasil penilaian dari SETARA Institute biasanya bakal digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki RPJDM hingga alokasi anggaran agar bisa menjadi kota toleransi.
Sementara itu Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kholid membantah hasil riset tersebut.
Ia meragukan hasil riset Setara Institute yang menyatakan Kota Depok sebagai kota paling intoleran nomor dua di Indonesia. Menurutnya, kerukunan umat beragama di Depok sangat baik.
“Kami meragukan hasil temuan tersebut. Fakta empirisnya, kerukunan umat beragama di Depok sangat baik,” kata Kholid.
Adapun Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono didukung oleh PKS pada Pilkada Depok 2020.
Kholid menyebut Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Depok masuk kategori tinggi dibandingkan Indeks KUB rata-rata nasional.
Indeks KUB ini, kata dia, dirilis oleh Kementerian Agama RI untuk mengukur kerukunan antar umat beragama dari tingkat toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar umat beragama.
Ia juga berpendapat harmoni kehidupan antar umat beragama di Depok selama ini terjalin baik.
“Situasinya kondusif dan tidak ada konflik atau permasalahan antar umat beragama,” kata dia.
Selain itu, Kholid mengatakan Pemkot Depok selama ini kerap memberikan kebijakan afirmatif bagi seluruh umat beragama.
Ia menyebutkan Pemkot Depok kerap membuat program bimbingan rohani melingkupi dukungan kegiatan keagamaan seluruh umat beragama secara adil.
“Ini manifestasi keberpihakan Pemkot Depok dalam menjaga dan memajukan kehidupan beragama di kotanya,” ucapnya.
