Home Opini Soal Kendaraan Listrik, Pemerintah Harus Satset Bangun Infrastruktur SPKLU

Soal Kendaraan Listrik, Pemerintah Harus Satset Bangun Infrastruktur SPKLU

56
0
Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PLN. (Foto: PLN)

Soal kendaraan listrik alias electric vehicle (EV) masih menjadi isu menarik. Harus diakui, Indonesia terbilang telat dalam menghadirkan kendaraan listrik.

Tapi, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, begitu barangkali yang ada dibenak para pemangku kepentingan di Indonesia.

Lewat Peraturan Presiden (PP) No 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat begitu semangat untuk meng-elektrifikasikan kendaraan roda empat dan roda dua di Indonesia.

Tidak ada yang salah dengan ambisi tersebut. Apalagi jika mengingat republik ini memiliki bahan baku yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan baterai untuk kendaraan listrik yaitu nikel.

Baca Juga: Produk Aftermarket Indonesia Sedot Perhatian di Pameran Modifikasi Osaka Automesse 2023

Kekayaan nikel di Indonesia luar biasa banyaknya. Dikutip dari Booklet Tambang Nikel 2020 yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) cadangan nikel Indonesia sebanyak 72 juta ton atau 52% dari cadangan nikel dunia yang diperkirakan 139.419.000 ton.

Selain Indonesia, sumber nikel lainnya berasal dari Australia (15%), Brazil (8%), Rusia (5%), dan negara lain seperti Kuba, Cina, Kanada, dan Filipina (20%).

Nikel merupakan hasil tambang yang banyak digunakan untuk stainless stell dan baterai listrik. Nikel merupakan unsur paling berlimpah kedua di inti bumi setelah besi.

Sebaran cadangan nikel di Indonesia sebagian besar berada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Cadangan nikel tersebut tentu saja merupakan tabungan yang sangat berlimpah bagi republik ini. Maka, bisa dimaklumi jika Presiden Jokowi begitu ngotot untuk melarang ekspor nikel mentah seperti yang selama ini dilakukan.

Baca Juga: Debut Mobil Esemka di Gelaran IIMS 2023

Risikonya memang besar, Indonesia digugat oleh Uni Eropa. Tapi Jokowi bukannya mundur, malah semakin memiliki energi terbaik untuk meladeni Uni Eropa di pengadilan.

Presiden Jokowi kemudian membuka keran investasi yang luas bagi semua pihak yang memiliki ketergantungan pada nikel. Korea Selatan melihat peluang tersebut dan tidak ragu untuk membuka pabrik baterai di Indonesia.

Hal itu juga seiring ambisi merek otomotif milik Korea, Hyundai, untuk menjadi game changer sebagai produsen otomotif yang memiliki line up produk kendaraan listrik terbaik di dunia.

Cina pun tidak segan-segan berpartner dengan Indonesia dan berbagi ilmu perihal pengelolaan nikel menjadi baterai listrik. Bagaimanapun juga, Cina dikenal mumpuni dalam membuat komponen baterai listrik ini.

Tapi, bukan hanya soal nikel saja yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Pemerintah harus bisa menciptakan ekosistem yang baik bagi kehadiran kendaraan listrik masa depan. Wacana menjadikan sarana transportasi Ibu Kota Nusantara dengan kendaraan listrik patut diapresiasi.

Baca Juga: Toyota Luncurkan Corolla Cross GR Sport dengan Teknologi Hybrid

Langkah strategis yang harus segera dilakukan pemerintah adalah menghadirkan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Ini adalah proyek terdekat yang harus segera dikongkritkan oleh pemerintah.

Pemerintah memang sudah menjadikan PLN sebagai bagian dari jaringan SPKLU yang bisa dinikmati oleh pemilik kendaraan listrik. Hanya saja SPKLU yang ada saat ini masih kurang.

Sementara, Pertamina baru memiliki 6 titik SPKLU fast charging yang berada di Jakarta dan Banten. Jumlah tersebut tentu saja masih sangat kecil dan belum ideal.

Sedangkan untuk mencukupi kebutuhan kendaraan listrik, banyak dealer mobil yang menyediakan stasiun pengisian daya, tapi itu juga jumlahnya terbatas dan hanya berlaku bagi mobil yang dipasarkannya.

Memanfaatkan jaringan SPBU Pertamina bisa saja dilakukan tapi tentunya tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pertamina. Perusahaan BUMN itu butuh partner, seperti yang dilakukannya dengan BPPT.

Baca Juga: Jerman Didesak Volkswagen dan Mercedes Perbanyak Stasiun Pengisian Daya EV

Dalam dokumen Grand Strategi Energi Nasional yang dirilis Kementerian ESDM, kendaraan listrik sendiri ditargetkan mencapai 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik pada 2030.

Adapun target pembangunan SPKLU sebanyak 25 ribu unit pada 2030. Sampai saat ini telah terbangun 147 SPKLU di 119 lokasi. Pembangunan SPKLU tersebut akan dilakukan oleh Pertamina bekerja sama dengan BPPT.

Pembangunan infrastruktur SPKLU memang menjadi keharusan jika Indonesia ingin mempopulerkan kendaraan listrik. Karena berdasarkan kenyataan di lapangan, banyak peminat kendaraan listrik yang menanyakan perihal tersebut.

Sebagai tambahan, Cina merupakan negara yang memiliki 3 juta lebih SPKLU, disusul Amerika, dan Norwegia yang mencapai satu juta lebih SPKLU.

Nah, jadi bisa dibilang infrastruktur SPKLU adalah kunci menuju era elektrifikasi. Kendaraan listrik tanpa dukungan banyak SPKLU, hanya akan menjadi barang rongsokan.

Andi Wahyudi, jurnalis kabari.co.id

Baca Juga: Lakukan Transformasi BUMN, Erick Thohir Terima Gelar Honoris Causa dari Universitas Brawijaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here