Kasus penganiayaan oleh anak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun berbuntut panjang, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat informasi dugaan aliran janggal sebesar Rp300 triliun pada 467 pegawai Kemenkeu.
Sehingga Sri Mulyani mengkategorikan 467 karyawan tersebut sebagai resiko tinggi agar kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
Menteri Keuangan akan menindak tegas para pelaku korupsi agar institusinya lebih konsisten terhadap apa yang sudah menjadi tugas mereka.
Sri Mulyani bahkan meminta klarifikasi dari Menkopolhukam Mahfud MD, mengenai beredarnya berita temuan dana Rp300 triliun yang beredar pada lembaga yang dipimpinnya itu.
Pertemuan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati berlangsung di Kementerian Keuangan, Sabtu (11/3/2023).
Keduanya bertemu membahas pengusutan dugaan pencucian uang Rp300 triliun di Kemenkeu.
Sri Mulyani menegaskan hingga saat ini dirinya belum mengetahui laporan soal Rp300 triliun seperti yang diungkapkan Mahfud.
“Mengenai Rp300 triliun, sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi Rp300 triliun itu hitungannya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Dalam hal ini silakan teman-teman media nanti tanya ke Pak Ivan (Kepala PPATK Ivan Yustiavandana),” kata Sri Mulyani.
Terkait surat yang disampaikan olek PPATK, Sri Mulyani mengatakan, laporan itu hanya mengungkap daftar kasusnya dan tidak ada detail nilai nominalnya.
“Kalau teman-teman media hari ini tanya ke saya, jawaban saya masih sama dengan kemarin. Saya belum dapat tambahan informasi,” ujar Menkeu.
“Saya sudah kontak Pak Ivan dan dengan izin Pak Mahfud MD, saya akan tanyakan ke Pak Ivan Rp300 triliun itu seperti apa” jelas Sri Mulyani.
Masih dalam sambungannya lebih lanjut, Ia mengatakan makin detail dan lebih bagus siapa yang terlibat dan transaksinya seperti apa.
“Disampaikan saja secara jelas kepada media, siapa yang terlibat, transaksi seperti apa. Makin detail makin bagus. Saya juga ingin tahu siapa saja yang terlibat sehingga pembersihan kita bisa lebih cepat,” tegas Sri Mulyani.
Sebelumnya, Mahfud memberikan waktu kepada Kemenkeu untuk menyelidiki temuan tersebut. Jika dalam waktu satu bulan tidak ada hasil, pihaknya akan meneruskan ke penegak hukum.
Penelusuran yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 2009-2023 menemukan dugaan tindakan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar Rp300 triliun yang dilakukan oleh 467 pegawai di kementerian keuangan.
Selain itu, Mahfud juga menambahkan, transaksi yang disebut mencurigakan adalah sebagai bentuk tindakan pidana kriminal.
Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku baru menerima surat laporan adanya aliran dana mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan Kamis (9/3/2023).
Sri Mulyani, menjelaskan bahwa dalam lampiran surat berjumlah 36 halaman tidak menunjukan angka Rp300 triliun yang sebelumnya diungkap Mahfud MD dan PPATK.
Menanggapi kasus yang menyeret nama baik institusi Kementerian Keuangan, Sri Mulyani menegaskan agar pihaknya berkomitmen melawan praktik korupsi.
Ia juga meminta kepada seluruh pegawainya agar konsisten mengerjakan tugas yang seharusnya seperti melakukan edukasi pajak, dan lain-lain.
“Saya rasa itu observasi dan ekspresi yang fair, ya berarti menunjukkan bahwa kita institusi Direktorat Jenderal Pajak, harus memiliki konsistensi terhadap apa yang menjadi tugas mereka,” ungkap Sri Mulyani.
Lebih lanjut sambungnya, Menteri Keuangan itu mengatakan agar pegawai DJP memberikan edukasi pajak bahwa pajak dibayarkan untuk negara.
“Mereka di satu sisi, mereka yang baik yang harus mengerjakan pekerjaannya seperti melakukan edukasi pajak, meminta influencer untuk menyampaikan bahwa pajak itu bukan membayar ke pejabatnya tapi adalah untuk negara,” sambungnya.
“Jadi kesalahan dari satu, dua, kemarin diumumkan oleh Pak Wamen dan Pak Irjen saya, 69 gak sekarang under investigasi, enggak selalu mungkin terbukti salah,” tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengupayakan agar kepercayaan publik tidak dikhianati oleh oknum-oknum pejabat yang melanggar tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal 69 pegawai berisiko tinggi di kementerian yang ia pimpin.
Pemeriksaan internal lebih jauh terhadap hampir 70-an pegawai Kemenkeu itu selain menggunakan asas praduga tak bersalah, juga menggunakan asas kepatutan dan kepantasan.
“Saya sampaikan, walaupun uang itu halal, kalau dianggap tidak patut oleh masyarakat bertindak seperti itu, kami dari Kementerian Keuangan meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk memperhatikan asas kepatutan dan kepantasan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, 11 Maret 2023.
Dalam kesempatan itu, bendahara negara itu juga berterima kasih kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, aparat penegak hukum, hingga media dan warganet yang turut mengawasi dan membuka kejanggalan terhadap harta pegawai Kementerian Keuangan.
Ia pun berjanji akan senantiasa menyampaikan perkembangan terhadap hasil investigasi terkait kejanggalan harta di lingkungannya.
