Home Daerah Pemborosan Buang Duit Negara, KPU Provinsi Bali Usul Kampanye Partai Tanpa Baliho

Pemborosan Buang Duit Negara, KPU Provinsi Bali Usul Kampanye Partai Tanpa Baliho

38
0

Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Agung Gede Lidartawan mengusulkan model pemilu dengan gagasan baru di Bali agar saat kampanye pada pemilu untuk partai tidak perlu menggunakan baliho karena dinilai hanya buang-buang uang negara.

Dengan mengusung pemilu bersih (green election) dari pemandangan yang merusak wajah Bali bebas baliho untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan mengedukasi pendidikan politik cerdas bagi masyarakat.

Saat memberi sambutan di acara Deklarasi dan Peluncuran Kirab Pemilu Tahun 2023, di Denpasar, Bali, Selasa (14/2/2023) sore, Agung Gede Lidartawan menyampaikan “Kampanye, bagaimana kita membuat sebuah perubahan di Bali ini, tidak usah pakai baliho. Kita pakai yang lain, karena pemasangan baliho menyulitkan banyak orang terutama Bawaslu yang harus menghitung satu persatu (Baliho) di desa, itu lebih atau tidak,” kata dia.

“Kemudian, Satpol PP harus menurunkan (baliho) yang lebih dan kemudian harus melihat stempel yang sudah distempel atau punya KPU yang tidak bisa diturunkan. Ini luar biasa banyak kerjaan kita,” imbuhnya.

Lidartawan juga mengatakan metode kampanye menggunakan baliho tidak cukup untuk menyampaikan gagasan dan program kerja politik seorang calon.

“Dengan penggunaan baliho malah menambah masalah baru menciptakan arogansi, pemborosan anggaran dan menghasilkan banyak sampah”.

Lebih lanjut Gede Lidartawan menawarkan kepada seluruh ketua partai di Bali agar membuat perubahan saat pemilu dengan tidak perlu memasang baliho tapi lebih kepada pemanfaatan teknologi. Ide ini muncul karena banyak masukan dari kalangan masyarakat.

Ia juga menyebutkan partai saat memasang baliho juga harus mengeluarkan uang untuk pemasangan dengan membelikan makan dan minuman bagi yang memasang.

“Teman-teman juga begitu pasang baliho satu menghabiskan Rp10 juta, karena harus membeli makanan minuman untuk yang pasang dan lain sebagainya,” katanya.

Sementara, di sisi lain menurutnya untuk di Pulau Bali sudah 54 persen pemilihnya adalah kaum milenial dan saat ini walaupun yang bukan milenial sudah pegang gadget.

“Artinya begini, pemilih kita hampir 54 persen sudah milenial. Belum lagi bapak- ibu kita yang bukan golongan milenial tapi sudah membawa gadget. Hampir 100 persen, saya komunikasi dan sosialisasi tentang pemilu kepada kaum milenial, jawabannya hanya satu, buatkan kami video untuk mengenal para kandidat. Sehingga kami tidak ditipu oleh makelar-makelar politik, sehingga kita tau apa yang kami pilih apa visi-misinya,” ujarnya.

“Jadi sekali lagi, saya menyampaikan keluhan dari anak-anak muda kita. Sekarang internet sudah ada, web sudah ada dan teman-teman tinggal mempromosikan dirinya lewat website-website pribadi atau channel-channel pribadi,” kata dia.

Ia juga menyebutkan, bahwa para kandidat bisa mempromosikan dirinya lewat akun YouTube, podcast, situs pribadi atau di akun sosial media serta lainnya. Meski, di Undang-undang Nomer 7, Tahun 2017, KPU masih memberikan peluang untuk memasang dan memfasilitasi partai mendapatkan baliho.

“Kami hanya mencetakkan saja, baliho kita cetakan, spanduk kita cetakan oke-oke saja. Tapi kalau 30 persen dari yang kami cetak tidak diambil, bagaimana ceritanya bangsa dan negara ini buang-buang uang untuk hal-hal yang tidak penting,” ujarnya.

“Silakan ke kantor KPU kabupaten dan kota banyak DPD, partai, yang balihonya masih ada, bagus terlipat di kantor KPU kabupaten dan kota, karena tidak diambil dan tidak ada ongkos pasang. Apalagi ongkos bongkar nantinya,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here