Home Kesehatan BPJS Kesehatan Gandeng Pemprov Aceh untuk Evaluasi Program JKN

BPJS Kesehatan Gandeng Pemprov Aceh untuk Evaluasi Program JKN

13
0

Provinsi Aceh merupakan wilayah yang telah melakukan pengelolaan jaminan kesehatan bagi seluruh warganya. Aceh merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada warganya melalui Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sejak tahun 2010.

Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby dan Gubernur Aceh, Achmad Marzuki duduk bersama membahas evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Aceh, (8/9/2022).

“Pengelolaan jaminan kesehatan di Aceh telah ada sejak 2010, sebelum BPJS Kesehatan beroperasi pada tahun 2014. Dengan pengalaman lebih lama mengelola jaminan kesehatan, maka masukan dari Pemerintah Provinsi Aceh terhadap penyelenggaraan Program JKN ini sangat penting untuk penyempurnaan ke depan,” ujar Mahlil Ruby.

Mahlil menambahkan, berdasarkan data yang dihimpun, pemanfaatan pelayanan kesehatan di Aceh terbilang tinggi, yaitu 115%. Artinya masyarakat Aceh dapat dengan mudah dan cepat untuk mengakses pelayanan kesehatan.

Mahlil menyampaikan bahwa pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Aceh akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam waktu dekat dengan menggandeng para peneliti dari akademisi dan jajaran dinas terkait, untuk mendapatkan gambaran mengenai optimalisasi Program JKA secara menyeluruh sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).

Dana JKA yang selama ini bersumber dari dana otonomi khusus terbatas untuk membiayai JKA, sehingga telah dilakukan pendataan ulang kelompok masyarakat yang tidak mampu agar dapat disesuaikan dengan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dari Kementerian Sosial.

Sementara itu, Gubernur Aceh, Achmad Marzuki menyampaikan bahwa manfaat Program JKN ini sangat bagus. Menurut Achmad, terbukti saat kerabatnya harus mendapatkan perawatan medis karena koma selama sebelas hari.

Dengan adanya Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, kerabatnya bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tanpa terkendala biaya.

“Salah satu tantangan di Aceh adalah rumah sakit besar hanya ada satu, yaitu RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh. Jadi harapannya, ke depannya penyedia layanan kesehatan bisa semakin luas sehingga pelayanan kesehatan di tingkat rujukan bisa diakses masyarakat Aceh dengan semakin mudah dan nyaman,” ujar Achmad.

Di sisi lain, Achmad menyarankan kepada BPJS Kesehatan untuk mempertimbangkan mekanisme pengumpulan iuran bagi masyarakat kategori mampu melalui pengumpulan zakat mal.

Menurutnya, masyarakat yang melakukan pembayaran zakat adalah masyarakat mampu, sehingga bagi masyarakat mampu tidak perlu lagi membayar iuran JKN karena sudah termasuk di dalam pembayaran iuran JKN.

Namun Achmad juga menegaskan bahwa hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut dengan pihak-pihak yang berwenang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here