Ditinjau dari aspek hukum, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur sudah memiliki dasar hukum yang kuat dengan hadirnya UU No.3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
Meski begitu tidak menutup segala hal yang berkaitan dengan kajian hukum sesuai dengan perkembangan ke depannya.
Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.
Pada pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan di Jakarta, (12/9/2022), Presiden Jokowi dan Yusril membahas soal percepatan pembangunan Ibu Kota Negara dari sisi hukum.
“Hanya sedikit saja bicara tentng masalah IKN. Ya jadi apa yang bisa kita bantu. Masalah apa namanya percepatan IKN ini supaya bisa jalan,” ujar Yusril sebagaimana dikutip Kompas.
Yusril mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas pembicaraan yang dilakukan enam bulan lalu. Yusril menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi juga menjelaskan soal aspek hukum IKN yang sudah ada.
“Dan, beliau meminta saya agar dalam waktu dekat ini saya berbicara dengan Pak Kepala IKN Bambang Susantono,” ujar Yusril.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu juga mengatakan apabila diminta untuk membantu analisis dan menyusun draft analisis dirinya akan membantu.
“Kalau ada hal-hal lebih detail yang memerlukan analisis atau pertimbangan hukum, mungkin saya bisa membantu,” katanya.
Sebagaimana diketahui, Ibu Kota Negara nantinya akan diberi nama Nusantara.
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata.
IKN Nusantara sekaligus wujud simbol identitas bangsa, green economy, green energy, smart transportation, dan tata kelola pemerintahan yang efesien dan efektif sebagai milestone transformasi besar bangsa Indonesia.
